Dua puluh tahun lagi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mesti ditiadakan. Pasalnya, nanti Indonesia sudah tidak punya beban lagi untuk mengurusi daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Itulah prediksi Sadarestuwati, anggota Komisi V DPR RI masa bakti 2009-2014, saat berbincang dengan Majalah Akselerasi, baru-baru ini. Menurut politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, jangan pernah berpikir bahwa KPDT selamanya diperlukan pemerintah. Lantas, bagaimana wanita kelahiran Jombang, Jawa Timur, ini menyoroti program dan kinerja KPDT? Berikut petikan wawancaranya.
Menurut Anda, apa urgensi adanya KPDT?
Semasa orde baru (orba), saya melihat pembangunan berjalan timpang, tidak merata. Pemerintah pusat lebih sering menggalakan pembangunan di Pulau Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), sementara pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seolah dilupakan. Pada saat reformasi, muncul tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perubahan di berbagai sektor. Salah satunya pembangunan KTI. Nah, untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, maka dibentuklah KPDT.
Dengan tujuan awal seperti itu, saya kira eksistensi KPDT sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan pembangunan, mengingat masih banyak daerah tertinggal, khususnya di KTI. Selama ini mereka tidak terjangkau oleh kementerian-kementerian teknis. Jika KPDT tidak diadakan, maka sudah pasti kesenjangan pembangunan masih terus berlangsung. Jadi, secara sederhana, saya menyebut KPDT sebagai tulang punggung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.
Setelah KPDT dibangun, apakah ketimpangan pembangunan masih terjadi?
Memang sampai sekarang belum semua pembangunan merata. Tapi paling tidak, saya menilai, KPDT di bawah komando Menteri Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini sudah melakukan banyak hal positif dan bermanfaat untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Sebagai salah satu bukti, saat ini di KTI pembangunan mulai berjalan dan di daerah tertinggal lainnya sudah ada yang mengalami kemajuan. Saya mengakui aktivitas dan program yang digulirkan Pak Helmy luar biasa, bagus sekali. Beliau sudah optimal bekerja dan tanpa mengenal lelah.
Namun mesti diingat bahwa untuk mengentaskan daerah tertinggal tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPDT. Artinya, KPDT perlu mendapat dukungan dari kementerian lain. Misalnya untuk membuat infrastruktur jalan di daerah tertinggal, KPDT harus menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian agar akses transportasinya lancar, Kementerian Perhubungan diajak turun tangan. Dengan adanya kerjasama antar kementerian, maka masyarakat di daerah tertinggal dapat berkembang dan sektor perekonomiannya jadi hidup.
Bagaimana jika program KPDT tidak mendapat dukungan dari kementerian lain?
Kalau kita ingin membangun Indonesia ke depan, maka harus ada kerjasama antar kementerian dan dukungan dari pemerintah pusat (presiden). Saya melihat, andaikata ada program KPDT yang tidak didukung oleh kementerian lain, berarti komunikasi di antara mereka bermasalah. Nah, ini yang perlu ditilik dan diperbaiki. Ciptakanlah komunikasi yang mesra (intens). Lalu bahaslah suatu program secara terbuka, sehingga antar kementerian bisa saling tahu sekaligus mengisi. Dengan pola begitu, bukan saja KPDT yang akan menuai pujian dari masyarakat dan presiden, kementerian lain pun bakal disanjung. Intinya antar kementerian harus saling bersinergi.
Ini soal program dan kinerja Menteri PDT. Anda punya penilaian?
Di antara masalah klasik yang dihadapi masyarakat daerah tertinggal adalah sulitnya mendapat aliran listrik dan tiadanya pasar desa. Rupanya Pak Helmy tahu itu. Karenanya, beliau sudah melakukan langkah yang tepat, yaitu membangun listrik desa dan pasar desa di berbagai tempat. Itu luar biasa. Apalagi sekarang ada anggaran untuk ppitdt, dimana KPDT diperbolehkan membangun jalan kampung, saluran air, dan infrastruktur lainnya. Beliau juga punya program untuk mendukung masyarakat yang tidak mampu, meningkatkan UKM serta memberikan bermacam bantuan, seperti bantuan ternak dan pertanian.
Apa yang sudah dilakukan Pak Helmy tak lepas dari gagasannya tentang program Bedah Desa. Terus terang saya salut dengan ide besar itu, dimana fokus pekerjaan KPDT pada ‘penyulapan’ dari desa tertinggal jadi desa maju. Berbagai infrastruktur desa dibangun dan dibenahi. Pada akhirnya, masyarakat senang lantaran roda perekonomiannya berjalan. Mereka jadi bangkit dan mandiri. Kalau Bedah Desa terus digulirkan, maka saya optimis makin banyak desa yang terangkat nasibnya.
Artinya anggaran KPDT yang terlalu kecil tidak menghalangi semangat Menteri PDT dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal?
Saya kira, iya. Saya akui anggaran KPDT memang kecil sekali. Menurut saya, kalau Pak Helmy mampu memberikan alasan dan pemahaman yang benar-benar bisa meyakinkan eksekutif maupun legislatif bahwa program-programnya demi mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, maka anggaran KPDT sangat memungkinkan ditambah. Bahkan dari awal saya dan kawan-kawan di Komisi V DPR RI sudah berkomitmen mendukung kerja-kerja KPDT. Kami akan berusaha sekuat tenaga supaya KPDT diberi anggaran tambahan, termasuk usulan dari KPDT yang meminta tambahan Rp 500 milyar.
Menteri PDT menargetkan pada akhir jabatannya tahun 2014 seluruh daerah tertinggal sudah terentaskan. Menurut Anda itu realistis?
Boleh saja beliau menargetkan begitu, meski rasanya berat dan tidak mampu. Tapi dalam arti seluruh daerah tertinggal sudah terakses, mungkin iya. Artinya, mereka belum sejahtera betul taraf hidupnya. Kalau prediki saya, semua baru terentaskan dan makmur dua puluh tahun kemudian. Pada saat itu, tidak ada yang namanya daerah tertinggal, karena masyarakatnya benar-benar telah mandiri, tidak perlu perhatian dan pengawalan lagi seperti saat ini. Selain itu, pembangunan di Indonesia sudah merata. Akses kemana-mana selalu mudah. Jika kondisinya sudah begitu, maka KPDT dibubarkan, tidak diperlukan lagi.
Terkait dukungan presiden terhadap KPDT, selama ini sudah maksimal?
Jika mengamati kinerja Pak Helmy yang baik, maka saya melihat sepertinya presiden sudah memberikan mandat dan arahan. Hanya saja, kelihatannya presiden kurang sepenuh hati untuk mendukung kegiatan di daerah tertinggal, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Kalau sepenuh hati dan keinginannya betul-betul, saya kira presiden akan memerintahkan instansi atau kementerian yang lain untuk selalu bergandengan tangan dengan KPDT dalam membangun daerah tertinggal.
Harapan Anda pada Menteri PDT?
Ke depan, program-program KPDT mesti realistis dan lebih menyentuh masyarakat. Artinya masyarakat jangan hanya diberi sesuatu yang free (gratis). Tapi berikanlah program yang sifatnya memberi stimulus agar perekonomian masyarakat terus berputar. Misalnya masyarakat diberi bantuan bibit pertanian atau ternak, terus usaha berkembang dan akses pasarnya jelas. Jangan diberi mentahan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), setelah itu mandek. Bagaimanapun masyarakat yang perlu dibantu jumlahnya masih banyak.
Terakhir, ada pesan atau saran untuk masyarakat di daerah tertinggal?
Saya mengharapkan mereka mampu memaknai apapun yang sudah diperjuangkan dan diberikan KPDT. Ayo bersama-sama membangun daerah tertinggal dan bekerja lebih keras lagi. Mari ekplorasi apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jangan hanya mengandalkan pemberian pemerintah. Tanpa peran, dukungan, kesadaran maupun kerjasama dari masyarakat, mustahil daerah tertinggal bisa berubah status menjadi daerah maju. (LHZ. Wawancara ini dimuat di Majalah Akselerasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal —KPDT—)
AMAM 