Dampak Buruk Kenaikan TDL

Para pengusaha, utamanya pelaku UMKM, khawatir nasib usaha mereka tinggal menghitung hari akibat kenaikan TDL yang gila-gilaan. Pemerintah menganggap mereka terlalu berlebihan.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan 1 Juli 2010 terus menuai protes banyak kalangan. Rabu (14/7/10), giliran Forum Komunikasi Asosiasi-Asosiasi Nasional yang menyampaikan sikapnya di Graha Niaga, Jakarta. Franky Sibarani yang didapuk sebagai koordinator forum mengatakan, hampir semua pengusaha memrotes kenaikan TDL yang ternyata di luar kesepakatan.

Franky menuturkan, forum komunikasi ini merupakan gabungan lebih dari 25 asosiasi. Antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Bakery Indonesia (ABI), Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (Appbi).

Menurut Franky, kenaikan TDL memang tidak bisa dibantah. Hanya saja,  kenaikannya tidak sebesar 6-15 persen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 07 Tahun 2010. Setelah dasar perhitungan disimulasikan dengan Permen ESDM itu, ternyata besaran kenaikan untuk industri besar berkisar 35-47 persen dan UKM mencapai sekitar 80 persen.

“Terus terang kita cukup kaget dengan angka itu dan itu sama sekali tidak bisa diterima. Artinya, apa yang dikomunikasikan pemerintah sejak Mei-22 Juni 2010 tidak seperti faktanya,” tandas Franky dengan nada kecewa.

Soal TDL naik, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi sependapat dengan Franky. Namun besaran kenaikannya dinilai terlalu tinggi, sehingga membuat para pengusaha kelabakan untuk bertahan. Di mata Sofjan, pangkal kekisruhan ini lantaran hitung-hitungan kenaikan TDL belum seragam antara pengusaha, pemerintah dan PLN.  Akhirnya yang terjadi masing-masing pihak merasa benar sendiri.

“Tapi kami melihatnya pemerintah ingkar janji,” cetus Sofjan.

Sekjen APPBI Ellen Hidayat juga menyesalkan kenaikan TDL yang berkisar antara 20-33,5 persen. Kenaikan di luar prediksi itu jelas berdampak pada pengenaan tambahan layanan kepada para tenant yang cukup besar. Selama ini biaya jasa itu 65 persennya merupakan biaya listrik.

Keluhan serupa diungkapkan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa. Erwin menyatakan, HIPMI yang membina 90 persen UMKM bahkan menjadi korban paling menderita karena kenaikan TDL bisa mencapai 80 persen. Padahal seperti yang sering didengungkan pemerintah, selama ini UMKM menjadi penopang utama perekonomian nasional.

“Nyatanya para UMKM tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keberlangsungan usaha mereka benar-benar tengah terancam gulung tikar. Pemerintah tidak transparan dan tidak memihak UMKM,” ucap Erwin serius.

Erwin meminta pemerintah agar menetapkan persentase kenaikan TDL dengan perhitungan yang adil bagi industri kecil. Permen ESDM sudah memutuskan TDL 1.300-14 kVa naik Rp 765/kWh- Rp 91S/kWh. Sementara kenaikan untuk pengguna daya 200 kVa ke atas hanya sebesar Rp 680/kWh. Adapun mayoritas pelaku UMKM sebagai pelanggan listrik adalah pengguna daya 1.300-14kVa.

“Berarti pelaku UMKM harus menanggung beban lebih besar dibandingkan industri besar. Aneh memang. Lebih kacau lagi jika TDL sudah naik, tapi pemerintah dan PLN tidak berani menjamin bahwa tidak akan ada lagi aliran listrik yang terganggu atau pemadaman bergilir,” tukas Erwin heran.

Erwin menambahkan, bila pelaku UMKM tetap harus membayar tagihan tinggi akibat kenaikan TDL, maka pemerintah dituntut memberikan fasilitas atau kemudahan khusus bagi mereka sebagai kompensasinya. Hal tersebut bertujuan agar roda perekonomian mereka tetap bergulir. Bagaimanapun, kenaikan TDL dipastikan akan meningkatkan ongkos produksi yang mengakibatkan pendapatan usaha UMKM menurun.

“Bentuk kompensasinya sangat bervariatif. Misalnya pembiayaan bergulir, insentif fiskal atau bisa juga lainnya,” ujar Erwin.

Di sisi lain Franky menjelaskan, jika ketentuan TDL baru tetap dipaksakan, maka yang terjadi multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Antara lain dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan pada harga-harga barang kebutuhan pokok, transportasi dan inflasi. Menurunnya daya saing produksi dalam negeri baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor juga tak terelakan.

“Selain itu terjadinya peningkatan penggunaan produk impor. Produk impor akan lebih stabil dan jauh lebih bersaing dibanding produk dalam negeri yang loyo. Investasi baru atau perluasan usaha jadi terhambat serta pengurangan produksi sampai terhentinya produksi yang bermuara pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ini sangat mengerikan jika benar terjadi,” beber Franky.

Karena itu, setelah mempertimbangkan banyak hal, forum komunikasi secara tegas sepakat menolak kenaikan TDL. Mereka juga meminta pemerintah segera menunda dan menghitung kembali kenaikan TDL. Apalagi dasar kenaikan TDL ini, tegas Franky, dianggap cacat hukum karena hanya berdasarkan Permen ESDM. Sementara kenaikan TDL sebelumnya ditetapkan berdasarkan Keppres No. 104 tahun 2003.

“Itu artinya Keppres soal TDL belum dicabut sehingga masih harus berlaku,” tandasnya.

Dari perspektif yang tidak jauh berbeda, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah segera merevisi Permen ESDM. Alasannya, kenaikan TDL tidak sesuai kesepakatan dan terlalu memberatkan rakyat (pelanggan rumah tangga) dan kalangan industri (utamanya UMKM).

“Pemerintah telah membohongi rakyat karena besaran kenaikannya lebih dari rata-rata 10 persen. Lihat saja nanti tagihan rekening listrik pada Agustus 2010, kemungkinan besar banyak yang membengkak,” tegas Tulus.

Sementara itu, menanggapi aspirasi dan keluhan para pengusaha, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada Jumat (16/7/10) menyatakan, pihaknya mengaku sudah meminta PLN untuk menghitung ulang pengenaan tarif dasar maksimal dan multiguna bagi sektor industri. Hatta juga berani menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan TDL di atas 10 persen, apalagi sampai 30-40 persen.

“Kenaikan TDL yang akan menyebabkan perlambatan industri dan PHK sebagaimana dikhawatirkan para pengusaha itu terlalu berlebihan. Yang jelas, pemerintah tidak ingin kenaikan TDL ini memberatkan para pelaku UMKM. Untuk angka pasti berapa kenaikan TDL, secepatnya akan kita putuskan dan umumkan,” Hatta meyakinkan. (Lukman Hakim Zuhdi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s