Penulis Lukman Hakim Zuhdi
Liberalisasi atau globalisasi ekonomi yang dianut pemerintah mulai digugat para ekonom. Ini lantaran pemerintah dianggap selalu menyampingkan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.
Minggu (17/01), Forum Ekonom Indonesia (FEI) menggelar jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta. Forum ini berisi para dosen ekonomi dari berbagai universitas terkemuka. Antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran.
Selain beranggotakan para ekonom, FEI berisi tokoh-tokoh yang memiliki spesialisasi ilmu, seperti analis keuangan dan pasar modal serta ahli perbankan. Di antaranya Rizal Ramli, Fahrial Anwar, Hendri Saparini, Iman Sugema, Revrisond Baswir, Ichsanuddin
Noorsy, Ikhsan Modjo, M. Fadhil Hasan, Achmad Deni Daruri, dan Fahmi Radhi.
“Saat ini yang hadir sekitar 30 orang. Sebetulnya masih banyak anggota FEI yang tidak bisa ikut berkumpul di sini karena satu dan lain hal. Pembentukan forum ini dilandasi kegelisahan sekaligus keprihatinan yang sangat mendalam setelah melihat berbagai arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang asal-asalan dan tidak berpihak terhadap masyarakat,” kata Rizal Ramli, salah satu penggagas FEI.
Rizal Ramli mengemukakan pemerintah Indonesia agresif dalam berbagai kesepakatan liberalisasi ekonomi, tapi tidak diikuti oleh strategi dan kebijakan industri yang memanfaatkan kekayaan alam sebagai modal pembangunan bangsa. Akibatnya, pemerintah gamang menghadapi globalisasi ekonomi.
“Terbukti sektor-sektor strategis yang menyangkut ekonomi sebagian besar rakyat, yakni sektor pertanian, industri, dan perdagangan, tidak memiliki daya saing dan tingkat produktifitas tinggi. Akibatnya, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah karena bersifat eksklusif dan tidak dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat,” papar Rizal.
Jika struktur ekonomi nasional saat ini masih sangat lemah dan tidak jelas arahnya, maka tekad Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi baru di Asia setelah Cina dan India rasanya terlalu muluk. Padahal, lanjut Rizal, jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah struktural ialah harus segera menyiapkan diri menjadi negara industri.
AMAM 