Pemerintah Dikritik Ribuan Pengusaha Perempuan

Sampai hari ini pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada kalangan UMKM. Penilaian ini bukan mengada-mengada. Ada banyak fakta yang ditunjukan para pengusaha perempuan.

Krisis yang pernah menerpa perekonomian Indonesia menjadi bukti bahwa telah terjadi kerapuhan sistem dalam struktur ekonomi negeri ini. Di sisi lain, krisis juga telah membuktikan bahwa kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup tangguh saat menghadapi badai krisis.  Hal inilah yang menjadikan keberadaan UMKM sangat strategis. Persoalannya bukan hanya karena jumlah unit usahanya yang mencapai 98 persen, tetapi juga mampu menyerap 90 persen tenaga kerja.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ketua Umum DPP IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) 2010-2015, Dyah Anita Prihapsari atau yang akrab disapa Nita Yudhi, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/7/10). Menurut Nita Yudhi, meski keberadaan UMKM sangat strategis dan diakui pemerintah, namun selama ini kebijakan pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada UMKM.

“Untuk itu IWAPI sangat berkepentingan untuk memperjuangkan kebijakan pemerintah yang pro UMKM. Pemerintah mesti terus diingatkan. Harap dicatat, sebagian besar anggota IWAPI bergerak di UMKM dan 60 persen sektor usaha mikro dikelola oleh perempuan,” tandas perempuan yang menjadi Ketum IWAPI pada Munaslub 8 April lalu.

Menurut Nita Yudhi, sebagai pimpinan dirinya sangat menyadari betapa besarnya tantangan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi tingginya persaingan usaha akibat pasar bebas serta iklim yang kurang kondusif bagi dunia usaha. Ia mencontohkan, serbuan produk Cina dari mulai elektronik, mainan anak, kosmetik, makanan, jamu dan sebagainya saat ini dengan mudahnya dapat temukan di pasar-pasar tradisional.

“Jika pemerintah menuntut UMKM mencantumkan registrasi kementerian terkait, mengapa produk-produk asing tersebut tidak dituntut registrasi? Ironis memang, dengan kondisi keuangan masyarakat yang terbatas dan image bahwa produk asing lebih bergengsi dari produk domestik, masyarakat akan memilih produk asing yang jauh lebih murah harganya namun belum tentu sehat dan ramah lingkungan,” kritik wanita kelahiran Jakarta, 22 Juni 1964.

Nita Yudhi melihat, di antara permasalahan yang dihadapi kalangan UMKM adalah hal-hal yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) seperti iklim usaha yang dirasakan kurang kondusif akibat keterbatasan infrastruktur listrik, jalan, transportasi, telepon, air bersih, dan lain-lain. Begitu juga suku bunga bank yang masih sangat tinggi dibanding negara tetangga, akses birokrasi dan perizinan yang masih lama dan berbelit-belit.

Lebih lanjut Nita Yudhi memaparkan, sebetulnya sudah banyak UU/PP/Inpres yang ditujukan untuk mengkondusifkan iklim usaha. Misalkan UU No. 9 Tahun 1995 yang direvisi menjadi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Lalu  PerMendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Ada lagi Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil.

“Namun dampak kebijakan tersebut masih jauh panggang dari api alias belum menyentuh permasalahan. Bahkan sepertinya tidak punya gigi. Pendek kata, semuanya hanya bagus di atas kertas, tapi nol dalam implementasinya,” beber jebolan arsitek lansekap dan lingkungan yang sempat terpilih mewakili Asia untuk ajang International Visitor Leadership Program United State Departement of State ke Washington DC.

Selain beratnya tantangan di atas, Nita Yudhi juga menyadari beberapa kelemahan pelaku UMKM. Antara lain manajemen yang masih sangat terbatas, penguasaan tekonologi tidak maksimal, aset produksi rendah, jumlah SDM kurang, akses permodalan minim, akses pasar kurang luas serta usia produk UMKM yang relatif pendek.

“Berangkat dari kesadaran akan besarnya tantangan dan kelemahan UMKM di satu sisi dan spirit memperjuangkan UMKM di sisi lain, maka IWAPI akan melakukan kolaborasi usaha demi menuju penguatan ekonomi nasional. Kolaborasi dan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak terkait akan menjadi salah satu jalan keluar terbaik bagi UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat di mana kondisi usaha belum stabil. Sekali lagi ini penting untuk segera dilakukan (utamanya pemerintah sebagai motor penggerak), tidak boleh menunda-nunda waktu lagi,” ujarnya serius.

Saat ini IWAPI beranggotakan kurang lebih 40.000 wanita pengusaha di seluruh Indonesia. Sejak didirikan 10 Februari 1975, IWAPI telah banyak membantu wanita pengusaha dalam mengembangkan usaha dan menyuarakan kepentingan wanita pengusaha, termasuk memperjuangkan kesetaraan gender. Terpenting lagi, kata Nita Yudhi, IWAPI bekerja terus menerus menyuarakan dan mempromosikan kepentingan UMKM yang dimiliki dan dioperasikan oleh wanita pengusaha pada kebijakan tingkat nasional dan daerah.

“Mayoritas anggota IWAPI adalah para pengusaha kecil  (85 persen), sebagian lagi pengusaha tingkat menengah (12 persen) dan sisanya pengusaha golongan besar (3 besar). Mereka tersebar di 256 cabang dan 30 propinsi,” tukasnya.

Terkait eksistensi Iwapi, lanjut Nita Yudhi, visinya menjadi organisasi perempuan pengusaha terbaik tingkat nasional dan internasional. Sementara misinya memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan terutama UMKM melalui peningkatan kemampuan anggota untuk mengelola usaha, mendapatkan akses terhadap teknologi baru, pemasaran dan pembiayaan. Selain itu, IWAPI memperjuangkan anggotanya dengan berbagai cara, semisal advokasi, pelatihan (keterampilan teknis, manajemen dan SDM) maupun networking.

“IWAPI merupakan anggota Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). IWAPI juga memiliki hubungan yang signifikan dengan partner internasional dalam mengembangkan inisiatif bisnis. Di antaranya dengan Private Enterprise Participation (PEP) Project Canada, Program for Eastern Indonesia SME Assistance (IFC–PENSA) dan The EU–Indonesian Small Medium Enterprises (WASME), The International Federation of Women Enterpreneurs (IFWE) serta APEC Women Leadership Network. Semuanya jelas. Tapi kalau pemerintah tidak mau memperhatikan lagi nasib para perempuan yang bergelut di sektor UMKM,  lantas apa kata dunia?” kata Nita Yudhi, menirukan iklan pajak. (Lukman Hakim Zuhdi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s