Tarik Ulur OJK

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan masih dipersoalkan banyak pihak. Bank sentral tak rela kehilangan fungsi pengawasan perbankannya.

Gagasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimulai sejak tahun 2004 sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999. Namun hingga detik ini, badan otoritas itu belum juga terbentuk. Menurut Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sekaligus Ketua Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) OJK Fuad Rahmany, secara sederhana OJK didirikan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

Diakui Fuad, dalam RUU OJK masih ada beberapa point penting yang diperdebatkan banyak kalangan. Misalnya soal independensi lembaga ini. OJK, ujar Fuad, memiliki independensi yang diwujudkan dalam bentuk anggota Dewan Komisioner (DK) OJK yang berjumlah 7 orang-orang kredibel, dimana dua di antaranya dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Setelah mereka dipilih oleh presiden, presiden tidak bisa sembarangan memecat DK dalam periode lima tahun, kecuali mereka terbukti menyalahi UUD 1945, melanggar sumpah jabatan, melakukan kriminal, imoral, dan korupsi. Ini tidak berarti mereka bergantung pada presiden, persis seperti Dewan Gubernur BI. Saya kira ini sudah mencerminkan independensi OJK,” tutur Fuad dalam seminar tentang OJK di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (8/7/10).

Terkait anggaran operasional, kata Fuad, OJK yang berada di luar sistem birokrasi pemerintah ini dibiayai dari industri keuangan dan diaudit oleh akuntan publik dan atau BPK secara profesional dan transparan. Rencananya OJK akan menarik fee (iuran) sebesar 0,03 persen dari total dana kelolaan lembaga-lembaga keuangan. Tujuannya agar OJK bersifat independen dan tidak diatur oleh pemerintah.

“Tapi saya menyayangkan banyak industri yang sudah mengeluhkan atas rencana penarikan fee. Padahal selamanya OJK tidak boleh dibiayai pemerintah. Pemerintah hanya menganggarkan dua kali tahun anggaran untuk membiayai OJK. Selebihnya, pembiayaan OJK ditanggung industri keuangan. Bentuknya nanti dipilih mana yang terbaik, apakah annual fee, uang pendaftaran atau lainnya,” ujarnya.

Adapun setelah OJK resmi dibentuk, sambung Fuad, maka akan ada spesialisasi kerja untuk BI,  Bapepam LK, dan Kemenkeu. BI akan lebih spesifik dalam bidang moneter, makro prudential. Sementara Kemekeu lebih spesifik pada fiskal dan Bapepam LK fokus pada sektor riil atau mikro.

“BI bersama OJK masih akan tetap bertugas mengawasi bank. Menurut saya, tidak ada rangkap jabatan bila OJK terbentuk. Dengan adanya OJK, orang yang tadinya di BI, maka dia akan jadi OJK, bukan orang BI lagi. Begitu pula dengan orang Kemenkeu. Semua terkait dengan pengawasan bank, tapi orangnya itu-itu juga,” terangnya meyakinkan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, OJK diharapkan kelak menjadi sebuah lembaga yang terhormat, disegani, independen sekaligus mampu memberikan kepastian serta kekuatan pada industri keuangan. Di berbagai negara, lembaga seperti OJK bisa berjalan baik, seperti di Kanada, Jerman dan negara-negara Skandinavia. Namun, Agus juga mengakui badan semacam itu banyak yang gagal, seperti kebijakan Pemerintah Inggris yang melikuidasi Financial Services Authority (FSA), lembaga semacam OJK.

“Pemerintah berkeyakinan OJK akan didukung seluruh pihak,” tandas Agus dalam acara yang sama.

Rupanya harapan pemerintah berbeda dengan kalangan perbankan. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, ide pendirian OJK yang dimulai enam tahun lalu ini kini semestinya dikaji kembali sisi baik dan buruknya. Alasannya kondisi sekarang banyak yang sudah berubah, seperti pasar keuangan yang semakin maju dan lebih kompleks.

Sigit mengungkapkan, para bankir juga tidak yakin OJK sanggup bisa melakukan fungsi pengawasan perbankan menggantikan bank sentral. Pasalnya, fungsi pengawasan bank merupakan yang paling rawan dan rumit, mengingat sifat industri perbankan yang kompleks. Menurut Sigit, BI saja yang sudah bertahun-tahun menjalankan pengawasan bank masih kecolongan dengan mencuatnya kasus Bank Century, apalagi OJK sebagai lembaga baru.

“OJK tidak perlu mengganti peran BI untuk mengawai perbankan. Sebaiknya OJK mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank dulu yang sudah dilepas Bapepam LK. Setelah dua industri itu sukses diawasi OJK, barulah BI yang melepas kewenangan pengawasannya,” saran Sigit.

Lebih lanjut Sigit mengingatkan, sewaktu masa transisi dimana pengawasan bank oleh BI dialihkan ke OJK juga diperlukan adanya protokol manajemen krisis, yakni UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Sehingga sewaktu-waktu krisis terjadi, maka tidak akan ada yang dikhawatirkan oleh industri perbankan. Masa peralihan diprediksi memakan waktu selama tiga tahun.

Gubernur BI Darmin Nasution punya pendapat lain. Menurut Darmin, OJK seharusnya tidak memisahkan fungsi pengawasan makro prudential dan mikro prudential. Sebagai otoritas moneter, bank sentral mengharapkan pengawasan makro dan mikro perbankan tetap berada di bawah satu atap koordinasi, tidak dipisahkan. Sebab pendekatan pengawasan lembaga keuangan saat ini harus berubah menuju paradigma baru, yakni compliance dan pencegahan atas risiko.

“Selama ini BI tidak merasa keberatan OJK ada, tapi konstruksi teknis lembaga ini harus jelas dan tegas,” kritik Darmin.

Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad menambahkan, pada prinsipnya BI menyerahkan sepenuhnya keputusan pendirian OJK kepada anggota DPR. Muliaman juga tidak mempersoalkan bila kelak kewenangan pengawasan perbankan diserahkan ke OJK, sebab OJK bertujuan untuk memitigasi risiko krisis keuangan. Hanya saja, OJK diharapkan mampu mengawasi perbankan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu kalangan parlemen Senayan telah menyiapkan tiga skenario bila OJK gagal diwujudkan hingga tenggat waktunya pada 31 Desember 2010. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Sohibul Iman mengungkapkan, skenario itu adalah amandemen Undang-Undang BI, mengajukan Perppu dan DPR minta fatwa dari Mahkamah Konstitusi. Diakui Sohibul, berlarutnya pembentukan OJK lantaran ada perbedaan pandangan antara BI dan Kemenkeu (Bapepam LK). Persoalannya, apakah fungsi pengawasan makro prudential di bawah BI atau lembaga lain seperti OJK.

Namun, Sohibul merasa optimis masalah tersebut nanti dapat diselesaikan (didiskusikan) secara bijak di meja parlemen. Menurutnya, pada umumnya bank sentral di seluruh dunia ikut terlibat dalam tugas pengaturan dan pengawasan mikro prudential. Argumennya karena bank sentral memiliki data dan instrumen yang paling efektif untuk membaca dan mengetahui perkembangan sektor keuangan. (Lukman Hakim Zuhdi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s