Pecat Saja Dirjen Pajak!

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Lagi-lagi Dirjen Pajak berulah. Gara-gara membatalkan rapat dengar pendapat secara sepihak, Tjiptardjo kena semprot. Tjiptardjo memang layak dipecat.

Dulu, publik dibuat geram oleh ulah seorang pegawai pajak bernama Gayus Tambunan yang menjadi makelar kasus pajak. Selang beberapa waktu, umat Islam dan para kiai yang kecewa berat lantaran ucapan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochammad Tjiptardjo yang seolah menyamakan derajat Gayus dengan para kiai. Dan kini giliran anggota DPR RI yang marah besar kepada Dirjen Pajak.

Pangkal persoalan sebetulnya sepele, sederhana. Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi Keuangan dan Perbankan dari Komisi XI DPR RI sedianya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Kamis (27/05), pukul 14.00. RDP tentang pajak PT Permata Hijau Sawit (PHS) ini merupakan kesepakatan dari rapat sebelumnya pada Senin (24/05).

Mochammad Tjiptardjo, Dirjen Pajak
Mochammad Tjiptardjo, Dirjen Pajak

Panja secara resmi sudah melayangkan surat panggilan bernomor PW.01/3901/DPRRI/V/2010, sifat penting perihal RDP, Senin (24/5). Panja memanggil Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya dimana Dirjen Pajak tak sanggup menjelaskan kronologi masalah pajak PT PHS. Dalam rapat sebelumnya, Panja meminta Dirjen menjelaskan bukper (bukti permulaan), identifikasi data dan laporan pengaduan (IDLP) bagaimana proses pengamatan, lalu closing conference.

Namun, setelah Panja menunggu sampai pukul 15.00 WIB, Dirjen Pajak yang ditunggu-tunggu ternyata tidak datang. Parahnya lagi, Dirjen Pajak menyatakan tidak bisa hadir dalam RDP melalui surat bernomor S-161/PJ/2010 yang dikirim lewat mesin faks  pada Kamis (27/05) pagi pukul 10.50. Alasannya Dirjen Pajak masih perlu waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen. Pendek kata, Dirjen Pajak mengatakan belum siap. Tjiptardjo meminta agar rapat bisa ditunda sampai Kamis (03/05) atau tanggal lain yang cocok menurut Panja.

“Itu (alasan Dirjen Pajak) naif sekali. Kami sangat kesal, kecewa sekali. Kami sebagai institusi pengawas merasa dilecehkan oleh institusi yang mengaku kredibel dan telah menjalankan reformasi birokrasi. Kok seenaknya saja mereka menunda. Ini kan hanya masalah dokumentasi,” cetus Ketua Panja Perpajakan Melchias Markus Mekeng dengan suara tinggi, di Gedung DPR, Kamis (27/5).

Berangkat dari peristiwa tersebut, kata Melky –panggilan Melchias Markus Mekeng—, Panja telah sepakat meminta kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar menonaktifkan Dirjen Pajak. Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, bukan cuma pembatalan rapat sepihak sebagai penyebabnya yang dinilai tidak logis dan melanggar kewajiban konstitusi. Lebih dari itu, permintaan pemecatan Dirjen Pajak karena kinerjanya pada tahun lalu tidak bisa mencapai target dalam hal penerimaan pajak.

Sebagaimana disampaikan Melky, Panja juga melihat dan menyoroti bahwa Dirjen Pajak tidak pernah bisa tegas dalam menyelesaikan kasus. Contohnya kasus Asian Agri yang penyidikannya telah berjalan, tapi sampai sekarang tidak pernah dihentikan. Padahal jika seandainya tidak ada bukti, maka kenapa tidak segera dihentikan saja.

“Ini kan jelas mengganggu perekonomian nasional karena telah menahan restitusi. Contoh lain menyangkut kasus PT PHS, dimana dari restitusi yang bermasalah hanya Rp 90 miliar, tapi restitusi yang seluruhnya Rp 530 miliar dari PT PHS ikut ditahan. Jadi, kami melihat kinerja Dirjen Pajak saat ini negatif. Hari ini dikoran juga diberitakan PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) menang atas Dirjen Pajak. Artinya memang Dirjen Pajak tidak detail dan lemah dari sisi hukum. Pecat saja!” bebernya.

Rupanya bukan cuma Dirjen Pajak yang minta segera dilengserkan oleh Panja. Melky juga menyebut nama Pontas Pane (Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak) dan Ramram Brahmana (mantan Kepala Kantor Wilayah Pajak Sumatera Utara), yang diduga membuat faktur pajak fiktif dalam kasus PT PHS. Melky menambahkan, reformasi birokrasi di Ditjen Pajak sebagai institusi yang mendapat anggaran paling besar di Kemenkeu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Indikasinya dapat dilihat dari penundaan rapat. Ini menunjukan Dirjen Pajak tidak memahami tugasnya. Kami juga meminta BPK melakukan audit kerja terhadap Ditjen Pajak, khususnya di bidang pengamatan, pemeriksaan, penyediaan bukti permulaan, dan penyediaan. Intinya, Menkeu harus terus memantau kerja Ditjen Pajak. Kami akan segera mengundang Menkeu untuk membahas soal ini,” papar Melky.

Secara terpisah, koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, kinerja Dirjen Pajak sebagai cermin Menkeu memang sama sekali belum memuaskan. Pasalanya di bawah kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani, realisasi pajak tidak bagus-bagus amat. Apalagi dari penerimaan pajak negara yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Justru uang dilarikan keluar negeri untuk membayar cicilan pokok dan bunga hutang.

Selain itu, sambung Dani, publik juga jarang sekali mengetahui berapa jumlah uang pajak yang didistribukan kembali untuk kepentingan masyarakat. Maksudnya optimalisasi penggunaan pajak tidak jelas. Karena itu, gagasan desentralisasi pungutan pajak perlu dipertimbangkan, agar dana pajak tidak semuanya disedot ke pusat dan pembangunan daerah menjadi optimal.

Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bisa meng­audit penerimaan dari Ditjen Pajak. Selama ini aparat-aparat pajak berlindung pada Pasal 34 UU No 28/2007 untuk melakukan pemerasan kepada wajib pajak. Mafia pajak bisa tumbuh subur karena berlindung pada UU Ketentuan Umum Perpajakan,” katanya kepada Indonesia Monitor, Minggu, (30/05).

Terkait desakan Panja DPR yang meminta Menkeu segera memecat Dirjen Pajak Tjiptardjo dan beberapa pejabat tinggi di Ditjen

Dani Setiawan (KAU)
Dani Setiawan (KAU)

Pajak, Dani menganggapnya wajar. Bahkan memang perlu dilakukan.

“Mestinya Dirjen Pajak dicopot berbarengan dengan pergantian Menkeu. Itu satu paket. Kita butuh Dirjen Pajak beserta jajarannya yang berani, bersih dan mau membela kepentingan nasional, bukan cuma pintar, profesional atau senior di Kemenkeu,” cetusnya.

Karena itu, menurut Dani yang juga sebagai juru bicara Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Menkeu baru (Agus Martowardojo) punya tantangan dan tanggung jawab besar untuk merombak Ditjen Pajak agar tidak ada lagi campur tangan berbagai kepentingan. Selama ini Ditjen Pajak seringkali tunduk pada tekanan-tekanan kekuasaan, pengemplang pajak, dan elite partai yang menggelapkan pajak.

Selain itu, tambah Dani, Agus yang dinilai banyak pihak sukses melakukan reformasi di tubuh Bank Mandiri wajib menghilangkan penyakit kronis berupa perilaku dan mentalitas korup yang telah merasuki pegawai Ditjen Pajak. Para pejabat lama yang memiliki mentalitas korup ini menggunakan bawahannya untuk mencari upeti dan memeras wajib pajak.

“Agus harus menunjukkan sikap nasionalis dan tidak mau didikte oleh kekuatan asing dan pengusaha-pengusaha di sekitar kekuasaan. Kegagalan Menkeu sebelumnya dalam mereformasi Ditjen Pajak harus dibenahi oleh Agus, sehingga rakyat akan memperoleh banyak keuntungan dari pertumbuhan ekonomi serta kepercayaan masyarakat pulih kembali kepada pegawai pajak,” tandasnya. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 100 Tahun II, 2-8 Juni 2010, halaman 27—)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s