Muhaimin Nggak Becus Urus Buruh!

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day, 1 Mei) baru saja berlalu. Berbagai tuntutan sudah disuarakan para buruh dan serikat buruh. Lantas, bagaimana pemerintah menanggapinya?

Nasib buruh di Indonesia memang masih sangat menyedihkan. Sistem outsourcing, PHK sepihak, upah minim dan terjadinya kekerasan serta pelanggaran HAM di tempat kerja hanyalah sebagian persoalan yang kerap dialami kaum buruh. Demikian pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah pimpinan aktivis buruh dari berbagai organisasi yang berkumpul di aula kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (30/4).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Bambang Wirayoso (SPN), Tamrin Mossi (KSPI), Rekson Silaban (SBSI), Dita Indah Sari (Swarna Institute), Adin Djauharudiin (PMII), dan Matias tambing (SPSI). Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bambang Wirayoso menyerukan kepada seluruh buruh dan pekerja di Indonesia agar selalu semangat menjaga kesetiakawanan dan solidaritas.

“Kebijakan ekonomi yang saat ini dianut pemerintah tidak menguntungkan masyarakat, utamanya buruh. Faktanya jumlah korban pengangguran akibat sistem outsourcing dan PHK sepihak terus bertambah. Karena itu, kami mendesak pemerintah agar berani melakukan perombakan mendasar,” kata Bambang Wirayoso.

Tuntutan senada disampaikan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), sebuah gerakan yang terdiri dari 48 elemen. Melalui salah seorang juru bicaranya Anwar Ma’ruf,  FOR Indonesia menyerukan supaya buruh dan rakyat yang tertindas terus bersatu untuk menghancurkan rezim neoliberal SBY-Boediono. Pasangan SBY-Boediono dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berlakunya sistem outsourcing yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dan keselamatan kerja bagi kaum buruh.

“Ganti rezim, ganti sistem! SBY-Boediono antek kapitalisme! Bangun pemerintahan rakyat pekerja!” pekiknya lantang.

Gerakan Satu Mei (GSM) yang mengklaim gabungan dari 36 serikat buruh juga menuntut dihapuskannya liberalisasi kebijakan perburuhan, sistem PHK yang sewenang-wenang, sistem outsourching serta sistem pelarangan berserikat bagi rakyat pekerja (union busting). Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Agus Jabo Priyono mengatakan, PHK massal dan penutupan pabrik merupakan dua persoalan yang menjadi momok paling menakutkan bagi buruh Indonesia saat ini.

Agus Jabo melansir data yang dirilis Kemenakertrans bahwa hingga Maret 2009 korban PHK mencapai 41.109 orang dan 16.229 orang dirumahkan. Sedangkan menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), korban PHK tahun 2009 diperkirakan mencapai 1,5-3 juta buruh. Pada tahun yang sama, sebagian industri di dalam negeri telah gulung tikar lantaran persoalan pasar, bahan baku, dan liberalisasi ekonomi.

”Ekonomi nasional memang sedang sakit. Selain karena dijangkiti penyakit korupsi, juga karena adanya tumor ganas bernama neoliberalisme. Pemerintah begitu doyan menerapkan neoliberalisme,” tandas Agus Jabo.

Ironisnya lagi, lanjut Agus Jabo, ternyata Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial bagi rakyatnya, termasuk kaum buruh. Memang, tahun 2004 Indonesia sudah menerbitkan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya  hingga sekarang masih bermasalah. Ada upaya pemerintahan SBY untuk menjalankan UU SJSN melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tetapi itu pun tidak menjawab persoalan jaminan sosial bagi kaum buruh dan rakyat miskin.

“Salah satu alasannya, keempat BUMN (Jamsostek, Taspen, ASABRI, dan  Askes) yang ditunjuk sebagai panitia, semuanya berstatus hukum persero. Itu berarti BPJS akan memiliki orientasi laba (keuntungan), sedangkan semangat UU SJSN ialah nirlaba (orientasi sosial). Selain itu, UU SJSN dianggap memberikan beban tambahan bagi buruh dan pengusaha, mengingat adanya iuran yang harus dibayarkan dan bersifat wajib,” jelas Agus Jabo.

Agus Jabo menegaskan, kaum buruh tidak akan dapat mencapai sedikit kemajuan apapun, apabila rantai-rantai penindasan bangsa lain masih mengikat tangan dan bangsa ini. Karena itu, PRD mengajak tiga kekuatan utama produktif nasional, yakni buruh, rakyat miskin, dan pengusaha nasional untuk bergandengan tangan. Selain itu, PRD meminta agar pemerintah mencabut segala UU dan peraturan yang bertentangan dengan hak-hak kaum buruh, termasuk UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Paling penting, pemerintah segera mengimplementasikan sistem jaminan sosial nasional kepada seluruh rakyat,” tukasnya.

Sebelum May Day dirayakan, sebetulnya pemerintah sudah mafhum dengan keluhan dan tuntutan para buruh selama ini. Seusai mengikuti acara Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Senin (26/4), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan segera merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan aturan outsourcing seperti Kepmen No 100/2004, Kepmen No 101/2004 serta Kep­men No 220/2004.

Muhaimin mengakui, aturan outsourcing cenderung merugikan pekerja dan belum cukup menja­min perlindungan bagi buruh. Karena itu, menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja. Diharapkan tidak lama lagi akan diterbitkan. Para buruh dan serikat buruh yang dimintai pendapat terkait pernyataan dan janji Menakertrans, hanya tersenyum sinis, “Itu hanya lips service. Muhaimin nggak becus ngurusin buruh. Sebaiknya dia mundur saja!”. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 96 Tahun II, 5-11 Mei 2010, halaman 29—)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s