Uang Panas di Saku Kiai NU

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Beduk Muktamar NU sebentar lagi dipukul. Tim sukses para calon semakin bersemangat demi menggolkan jagoan masing-masing. Berbagai cara dilakukan, mulai dari perang wacana, saling klaim dukungan, politik uang hingga shalat istikharah. Istana negara pun tak ingin ketinggalan moment bagus lima tahunan ini.

Selasa (23/03) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan membuka acara Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dihadiri sekitar delapan ribu orang. Pembukaan muktamar NU oleh kepala negara atau presiden sudah menjadi semacam tradisi di NU. Demikian ditegaskan ketua panitia pusat Muktamar NU KH Hafidz Usman, saat konferensi pers persiapan terakhir muktamar di kantor PBNU Jakarta, Kamis (18/3).

Menurut Hafidz Usman, pengurus wilayah yang sudah terdaftar 33 wilayah, 473 pengurus cabang, dan 14 pengurus cabang istimewa NU di luar negeri. Ketika disinggung calon Rais ‘Am dan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hafidz menegaskan bahwa itu belum ditetapkan. Penetapan calon akan dilakukan pada sesi pembahasan tata tertib pemilihan calon. Dari situ akan terlihat jelas berapa calonnya.

“Yang ada sekarang hanyalah bakal calon. Biasanya untuk bisa jadi calon harus didukung oleh sedikitnya 99 suara. Dalam setiap pemilihan, baik Rais ‘Am maupun ketum PBNU, masing-masing perwakilan dari muktamirin (peserta muktamar) hanya mempunyai satu suara,” tandasnya.

Sebagaimana gencar diberitakan media massa, sejumlah nama bakal meramaikan bursa ketum PBNU. Di antaranya KH Masdar F Mas’udi, KH Said Aqil Siradj, H Ahmad Bagdja, H Slamet Effendy Yusuf, KH Salahuddin Wahid, dan KH Ali Maschan Musa. Sementara untuk bakal calon Rais ‘Am, mencuat nama KH Hasyim Muzadi, KH Sahal Mahfudh, KH Ma’ruf Amin, Habib Luthfi bin Yahya, KH Mustofa Bisri, dan KH Maimun Zubair.

“Semua nama yang disebutkan itu baik, meski harus diakui tidak ada yang sempurna. Barangkali Said Aqil dan Gus Solah yang cukup lumayan mendapat dukungan dari pengurus cabang dan wilayah. Said punya kelebihan, seperti intelektualnya mumpuni, penguasaan ilmu agamanya bagus dan bisa memahami bahasa warga NU dari level atas hingga bawah. Cuma pada tataran administrasi organisasi, dia lemah,” kata Dr. KH Malik Madany, MA., Wakil Katib Syuriyah PBNU.

Dalam pandangan Malik Madany, sejak awal Gus Solah sudah diuntungkan secara garis keturunan. Kakeknya pendiri NU yang sangat dihormati warga NU. Kekuatan lainnya, dukungan yang mengalir untuk Gus Solah dari basis NU di Jawa Timur cukup besar. Sayangnya, Gus Solah kurang dikenal warga NU lantaran selama ini tidak bermain dalam wacana keagamaan NU. Selain itu, Gus Solah juga tidak pernah lama di pesantren.

“Baru belakangan saja dia kembali ke pesantren setelah mengasuh Pesantren Tebuireng. Meski Said dan Gus Solah sudah banyak yang mengusung, tapi peta dukungan sewaktu-waktu bisa berubah. Bisa jadi nanti yang mencuat di tengah muktamar malah di luar dua tokoh itu. Yang jelas, ketum PBNU mendatang harus mampu menghidupkan kembali organisasi yang kurang berjalan, mempertajam kiprah dan tugas pokok NU serta tidak berpolitik praktis,” tutur Malik Madany yang sehari-hari mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kuatnya dukungan terhadap Gus Solah dan Said Aqil, menurut sumber Indonesia Monitor di lingkaran petinggi NU, tak lepas dari peran dan dukungan Presiden SBY. Kabarnya, dari enam calon ketum PBNU, hanya dua tokoh itu yang dipanggil ke Cikeas, kediaman pribadi SBY. Keduanya dipanggil dalam

waktu yang berbeda. Mula-mula Gus Solah yang diundang ke Cikeas, yang ditemani seorang menteri yang berasal dari NU. Keesokan harinya, sekitar pukul 07.00, giliran Said Aqil tiba di Cikeas.

“Bagaimanapun, presiden punya kepentingan dengan NU. Presiden ingin ketum PBNU mendatang bisa bersinergi dengan pemerintah. Tujuannya agar program-program pemerintah seperti membangun ekonomi kerakyakatan, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberantasan terorisme hingga mengerem gerakan Islam radikal dibantu dan didukung PBNU,” ungkap sumber yang tak bersedia disebutkan identitasnya itu.

Menjaga Muru’ah Ulama NU

Sementara itu Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Masruri Mughni berpendapat, siapapun tokoh yang ingin menjadi ketum PBNU setidaknya harus memiliki tiga syarat. Pertama harus punya ilmunya ulama. Kedua paham dan mampu mengatur atau memenej organisasi. Ketiga menguasai politik kenegaraan. Sedangkan untuk calon Rais ‘Am, persyaratannya lebih ketat lagi. Antara lain keilmuannya tidak sembarangan (alim), jiwa dan raganya benar-benar tulus berjuang untuk NU, bukan tokoh sentimentil, serta berwawasan luas.

“Wawasan luas artinya dia punya paradigma politik keumatan, kerakyatan, kekuasaan, kebangsaan dan kenegaraan, bukan aktivitasnya dipolitik atau membawa-bawa NU untuk kepentingan politik praktis. Tapi saya tidak mau menyebut nama calon yang layak diusung, takut menyinggung perasaan calon yang lain,” tukasnya kepada Indonesia Monitor, Sabtu (20/03).

Dalam muktamar NU, gesek-gesekan untuk meraih kursi ketum PBNU dan Rais ‘Am memang sangat kencang dan sengit. Karena itu, tidak sedikit pihak yang mensinyalir bahwa akan ada jutaaan ‘uang panas’ yang berseliweran, dimana ujungnya mampir di saku para kiai NU. Money politics terjadi bukan hanya di ruang muktamar, tapi pra dan pasca muktamar. Menanggapi isu tersebut, Masruri Mughni sejenak tersenyum.

“Nampaknya begitu. Namanya manusia, ada yang bagus, ada juga yang jelek,” jawabnya diplomatis.

Masruri Mughni mengakui, politik uang terkadang ada di tiap pengurus ranting, cabang dan wilayah NU. Bahkan, dirinya juga pernah didatangi oleh beberapa orang yang menawarkan sejumlah uang.

“Pak Kyai, tiket dan ongkos ke Makassar biar kami yang tanggung. Karena Kyai di sana (muktamar) sekitar seminggu, nah ini uang yang ditinggal untuk keluarga Kyai di rumah,” Masruri Mughni menirukan ucapan orang yang hendak memberikan uang kepada dirinya.

Namun, Masruri Mughni tidak mau menerimanya. Ia tahu dibalik pemberian uang itu ada maksud dan tujuan tertentu dari si pemberi. Tapi alasan terpentingnya bahwa harga diri ulama tidak bisa dibeli dengan uang. Lagi pula asal muasal uang itu sama sekali tidak jelas.

“Saya sudah melarang seluruh pengurus Syuriyah dan Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah untuk meminta-minta uang. Lebih baik kami urunan atau pinjam saja biar bisa menghadiri muktamar. Nyatanya rezeki ada saja. Alhamdulillah kami bisa berangkat bareng-bareng,” ungkapnya.

Menurut Masruri Mughni, orang-orang yang biasa bermain politik uang ialah orang partai, pejabat, pengusaha, dan pihak lain yang pastinya punya kepentingan terhadap NU. Masruri menyebut mereka sebagai ‘penumpang gelap’. Bagi Masruri, pemilihan ketum PBNU dan Rais ‘Am serta seluruh proses dalam muktamar akan jauh lebih terhormat jika tidak disertai politik uang.

“NU sudah punya cara sendiri untuk memilih ketua, yakni melalui mekanisme musyawarah dan semua tokoh yang memiliki hak suara disarankan melakukan shalat istikharah. Tujuannya agar pemimpin yang terpilih nanti mendapat ridha Allah SWT dan mau melaksanakan nasehat ulama. Terpenting lagi, kami berangkat ke muktamar dengan menjunjung tinggi khittah nadhliyah dan mengedepankan akhlakul karimah, sebagaimana pesan Rais ‘Am KH Sahal Mahfudh. Ini demi untuk menjaga muru’ah (harga diri) NU dan ulama,” tegasnya. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 90 Tahun II, 24-30 Maret 2010, halaman 8—-)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s