Berebut Uang di Selat Sunda

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Pembangunan Jembatan Selat Sunda bertabur uang triliunan rupiah. Mega proyek ini harusnya dikawal sejak tahap perencanaan hingga peresmiannya nanti. Ini semata-mata agar anggarannya tidak merembes kemana-mana, mengingat ada isu bahwa Setneg kepingin mengurus JSS.

Menjelang akhir tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36/2009 tentang Tim Nasional Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) atau Sunda Strait Bridge. Tim ini diketuai oleh Menko Perekonomian, Menko Polhukam sebagai wakil, Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua harian, dan Menteri Perhubungan sebagai wakil ketua harian.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres itu, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, pemerintah sudah membentuk tim sekretariat dan tiga pokja (kelompok kerja) untuk mengawal pembangunan JSS. Pokja pertama mengkaji kelayakan teknis kondisi geografis, mengingat pembangunan JSS terletak di wilayah gempa 5 (wilayah gempa yang sangat besar), dekat dengan Gunung Krakatau yang masih aktif serta melintasi tiga pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang, dan Pulau Ular.

“Pokja ini sifatnya teknis dan lingkungan. Misalnya, bagaimana sebetulnya nanti bentang jembatan yang panjangnya 30 kilometer, palung yang tingginya 150 meter lebih sampai kestruktur konstruksinya seperti apa. Di samping itu, pokja melihat berbagai aspek

Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

lingkungan, yakni lingkungan probabilitas terhadap gempa, arus, vulkanik, dan angin,” papar Hermanto, ketika ditemui Indonesia Monitor seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (17/02).

Pokja kedua, lanjut Hermanto, mengkaji tata ruang dan potensi peningkatan  serta pengembangan perekonomian masyarakat dengan adanya JSS, khususnya di wilayah Banten maupun Lampung. Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi V H. Marwan Ja’far, SE, SH, memprediksi, pembangunan JSS dapat memperkuat perekonomian domestik. Setidaknya Provinsi Banten dan Provinsi Lampung akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 12%, di samping memicu tumbuhnya investasi di Sumatera. (Indonesia Monitor, Edisi 85)

Sedangkan pokja ketiga, sambung Hermanto, secara kelembagaan bertugas menggalang dan menjajaki kerjasama dengan pihak swasta terkait pendanaan.

“Konsep tiga pokja tersebut sudah dituangkan. Sekarang kita dengan Menko Perekonomian bersama kementerian terkait sudah mulai bekerja dengan mengadakan rapat, memaksimalkan kerja tim hingga survei kelapangan. Sebelumnya memang sudah ada hasil studi yang disampaikan Pemerintah Banten dan Pemerintah Lampung. Kita masih mengevaluasi laporan itu. Intinya, sekarang kita masih menyiapkan desain dan masterplan JSS biar matang,” tandas Darmanto.

Menyoal biaya pembangunan JSS yang diperkirakan hingga Rp 100 triliun, Hermanto mengatakan bahwa tim masih bekerja untuk menghitung total biaya pastinya. Dana sebesar itu akan lebih banyak diperoleh dari hasil kerjasama dengan para investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Lebih lanjut Hermanto menyatakan, hingga saat ini belum ada investor yang secara resmi masuk (mendaftarkan diri).

Ketika disinggung adanya keterlibatan salah satu investor yang siap mendukung mega proyek JSS, yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia milik grup Artha Graha Network, Hermanto tersenyum.

“Yah, dia salah satunya yang sudah melihat ke sana. Intinya begini, pemerintah sifatnya mendukung, tidak membiayai keseluruhan pembangunan JSS. Karena itu kita akan menggalang dana. Kalau ditanya berapa persen porsi pembiayaan dari pemerintah, kita masih menghitung. Diharapkan pihak swasta juga mau menginvestasikan dananya untuk jaringan jalan maupun kawasan-kawasan yang akan dikembangkan,” ujarnya optimis.

Menurut sumber Indonesia Monitor, kelambanan Presiden SBY meneken Perpres No. 36/2009 mengingat banyaknya tekanan dari pihak yang berkepentingan dan bermaksud mengambil untung dengan adanya pembangunan JSS. Salah satunya campur tangan dari Sekretariat Negara (Setneg), yang ingin terlibat menangani sekaligus mengawasi pembangunan proyek besar bertabur uang itu. Padahal, sebetulnya pembangunan JSS bukan urusan Setneg.

”Saat ini, semua urusan untuk kepentingan JSS itu harus melalui Setneg, misalnya proposal pengajuan anggaran kepada lembaga keuangan, baik itu perbankan nasional, maupun lembaga keuangan swasta,” ungkap salah seorang petinggi di salah satu lembaga perbankan.

Ia juga mengaku heran, padahal tim untuk mengurus proyek tersebut sudah ditetapkan oleh presiden, yang diketuai Menko Perekonomian. Lalu, apa kapasitas Mensesneg dalam hal pengurusan proyek tersebut?. ”Memang, dengan proyeksi anggaran yang luar biasa besarnya itu, sangatlah menggiurkan. Sebab dalam dunia pembiayaan, pihak mediator pun akan mendapatkan keuntungan yang lumayan, yakni antara 1-5% dari total biaya,” katanya.

Terkait dengan masalah itu, jika ada oknum di Setneg yang ikut campur, maka kemungkinan yang besar adalah bertindak sebagai mediator atau dengan kata lain broker proyek. ”Mungkin fee yang akan diterimanya bukan lagi 5%, bisa jadi lebih. Kalau 5% saja dari Rp100 triliun, sudah Rp5 triliun. Apa Anda tidak ngiler?” tandas sumber tersebut.

Saat isu tersebut ditanyakan kepada Hermanto Dardak, pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, ini agak terkejut, raut mukanya spontan berubah. Dia terdiam sesaat, kemudian tersenyum.

Kan sudah ada tim yang bekerja dan menangani JSS, sesuai Perpres,” cetusnya diplomatis, lantas bergegas pergi.

Indonesia Monitor terus mengejarnya dan mengulang pertanyaan yang sama. Sejenak Hermanto menghentikan langkahnya, menatap lekat Indonesia Monitor. Lagi-lagi Hermanto tak mengeluarkan sepakat kata pun, kecuali tersenyum, lalu berjalan kembali. Indonesia Monitor pun membuntuti, menanyakan untuk yang ketiga kalinya. Hermanto kembali tersenyum seraya menepuk-nepuk pundak wartawan Indonesia Monitor.

”Sudah yah, wawancaranya,” pintanya singkat.

Sementara itu, beberapa anggota DPR RI dari Komisi V yang dimintai konfirmasi soal JSS, tak ada yang bersedia memberikan pernyataan atau komentar apapun. Komisi V yang membidangi Perhubungan, Infrastruktur, dan Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan mitra kerja pemerintah yang salah satu tugasnya terkait dengan kontrol pembangunan jembatan terpanjang di Asia ini.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s