Bedah Desa Menopang Perekonomian Warga

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneg PDT) barangkali salah satu kementerian yang jarang dilirik dan dibincangkan publik. Padahal jika ditilik, tugas pokok kementerian ini cukup berat, yakni memajukan daerah tertinggal.

Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik adalah prioritas program dan tanggung jawab Kemeneg PDT. Menteri PDT Ahmad Helmy Faishal Zaini ketika berbincang dengan Indonesia Monitor, Rabu (24/02), mengakui, meski tugasnya tidak mudah dan anggaran yang disediakan kecil, tapi diri beserta jajarannya berusaha sekuat tenaga untuk tetap fokus dan semangat dalam bekerja, utamanya mengangkat perekonomian warga.

Saat ini, menurut Helmy, Indonesia masih memiliki 32 ribu desa dari 72 ribu desa dengan katagori kawasan daerah tertinggal, yang umumnya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Katagori daerah tertinggal adalah jika infrastruktur dan kondisi ekonomi suatu daerah kurang memadai. Untuk itu, mereka perlu dibuatkan kebijakan atau formula khusus melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi, sarana dan prasarana umum lainnya.

Helmy menuturkan, Kemeneg PDT memang tengah giat melakukan upaya perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal, dari yang sebelumnya berbasis pengembangan kawasan menjadi berbasis perdesaan. Pembangunan berbasis perdesaan artinya memberdayakan aneka potensi, utamanya sektor perekonomian, yang ada pada desa tersebut. Hal ini ditempuh sebagai upaya mempercepat target pengentasan 50 kabupaten tertinggal setiap tahun hingga akhir periode masa jabatannya tahun 2014.

Upaya pemberdayaan potensi desa, sambung Helmy, antara lain dengan cara menggenjot ekonomi perdesaan lewat program Bedah Desa. Bedah Desa merupakan program ‘seksi’ dan unggulan Kemeneg PDT dengan pendekatan holistik (utuh) dalam pembangunan perdesaan. Model pembangunannya disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa. Dengan demikian, strategi penanganan antara desa satu dengan desa lainnya berbeda, tidak bisa diseragamkan.

Helmy menuturkan, program Bedah Desa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur desa, seperti pasar desa, jalan

Menteri PDT Ahmad Helmy Faishal Zaini
Menteri PDT Ahmad Helmy Faishal Zaini

poros desa, listrik, air bersih, pompa air, warung informasi desa atau desa bordering, yang fokus pada pengembangan agribisnis perdesaan. Program ini sudah dirintis pelaksanaannya di beberapa kabupaten, seperti di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Adanya program Bedah Desa, diharapkan dapat mengangkat, mendukung, dan membantu kegiatan perekonomian desa, sehingga mendorong peningkatan pendapatan warganya. Kami melakukan langkah-langkah yang menyentuh titik terpenting yang dibutuhkan daerah itu untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya bantuan dalam hal energi, bahan-bahan kerajinan tangan (home industry), bibit tanaman dan pertanian, benih perikanan, ternak, kemudahan untuk akses distribusi barang, atau yang lain, sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Semuanya diarahkan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memberdayakan masyarakat kurang produktif,” papar Helmy.

Terkait gagasan tersebut, di dalamnya termasuk pemanfaatan sumber daya alam potensial yang belum tergali secara maksimal untuk dijadikan objek wisata maupun ladang investasi serta penguatan lembaga ekonomi lokal. Misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dijadikan kawasan Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan Madura didaulat sebagai kawasan Swasembada Garam. Karena itu, Helmy meyakini, konsep pengembangan berbasis perdesaan pada akhirnya dapat melahirkan kemakmuran dan kemandirian desa beserta kemapanan masyarakatnya.

“Desa adalah komunitas terkecil dalam suatu tatanan negara. Jika desa ditata dengan struktur yang lebih jelas dan kuat, maka dampak positifnya akan terlihat nyata. Setidaknya, pondasi perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan mikro ekonominya mampu bertahan dari goncangan krisis global. Ini yang disebut menguatkan basis ekonomi kerakyatan,” tandas Helmy optimis.

Seiring digulirkannya program Bedah Desa, lanjut Helmy, Kemeneg PDT telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa kementerian terkait. Misalnya Kemeneg PDT berkoordinasi dengan Kementerian PU guna mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur jalan dan dengan Kementerian Kesehatan untuk menekankan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Selain itu, Kemeneg PDT berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan serta bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan ekonomi.

“Untuk membedah satu desa, kita butuh dana Rp 30 miliar. Itu untuk membangun infrastruktur perekonomian, penyediaan berbagai sarana dan prasarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah kita hitung, ada sekitar 30.000 desa yang harus dibedah. Jika ditotal, kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp 9 triliun. Sementara anggaran Kemeneg PDT setiap tahunnya tidak sampai Rp 1 triliun. Jadi, semuanya tidak mungkin hanya dibebankan pada Kemeneg PDT,” ungkapnya.

Karena itu, Kemeneg PDT siap merangkul dunia perbankan dan mengajak para investor agar mau menggelontorkan dananya, baik untuk kepentingan kredit masyarakat maupun pembangunan sarana dan prasarana umum di daerah tertinggal. Selain itu, Helmy mengaku, hingga saat ini sudah ada beberapa BUMN dan perusahaan swasta yang siap mengucurkan dananya demi mendukung kesuksesan program Bedah Desa. Antara lain PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina (Persero) yang akan memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 900 miliar.

“Intinya, kita siap bekerjasama dengan siapapun, asal tujuannya demi mengangkat derajat warga yang bermukim di daerah tertinggal. Insya Allah, dalam waktu dekat Presiden SBY akan melaunching sekaligus meresmikan program Bedah Desa secara nasional. Sekadar tambahan informasi, alhamdulillah hingga akhir tahun 2009, setidaknya ada 50 kabupaten yang tidak lagi berpredikat sebagai daerah tertinggal,” ucap Helmy Faishal bangga. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 87 Tahun II, 3-9 Maret 2010, halaman 28)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s