Pembangunan Selat Sunda Bertabur Uang

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Jembatan Selat Sunda dibutuhkan lantaran kondisi lalu lintas dan pengguna Pelabuhan Bakauheni dan Merak sudah padat. Pembangunan sunda strait bridge yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 100 triliun, itu pun disinyalir melibatkan campur tangan orang-orang di lingkaran istana.

Pro dan kontra pembangunan jembatan terpanjang di Asia yang rencananya melintasi tiga pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang, dan Pulau Ular ini pun berakhir sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36/2009, sebelum tutup tahun 2009. Perpres sebagai landasan hukum ini berisi tentang Tim Nasional Pembangunan JSS yang diketuai oleh Menko Perekonomian, Menko Polhukam sebagai wakil, Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua harian, dan Menteri Perhubungan sebagai wakil ketua harian.

Sebelumnya, ada pihak-pihak yang keberatan dengan pembangunan JSS, dengan alasan banyak mudlarat ketimbang maslahahnya. Pasalnya, kendala terberatnya menyangkut wilayah pembangunan JSS yang terletak di wilayah gempa 5 (wilayah gempa yang sangat besar) dan terletak di dekat gunung Krakatau yang masih aktif. Terlebih, mahalnya biaya pembangunan JSS yang mencapai Rp100 triliun,  membuat JSS tidak terlalu efektif memicu kegiatan ekonomi nasional.

Namun, menurut anggota DPR RI Komisi V Bidang Perhubungan, Infrastruktur, dan Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) H. Marwan Jafar, SE, SH, pembangunan JSS memang sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Alasan utamanya, demi keterhubungan antar wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendorong utama pembangunan JSS adalah kebutuhan akan keterkaitan hubungan sosial, politik, ekonomi, dan fisik antara Pulau Jawa dan Sumatera dalam rangka memperkokoh NKRI dari segi politik, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan.

Driving force lainnya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa dan Sumatera, serta kebutuhan terhadap perkembangan simpul sistem jaringan Jalan Arteri Primer Jawa-Sumatera untuk memacu perekonomian wilayah (regional). Ini penting, sebab dalam kajian Bappenas, pembangunan JSS sejalan dengan blue print tata ruang nasional dan menjadi salah satu target pengembangan transportasi di Tanah Air,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Indonesia Monitor, Jumat (12/02).

Marwan menambahkan, JSS bisa menjadi penghubung Jawa-Sumatera yang akan terus sampai Madura dan Bali. Keterhubungan tersebut tentu akan membawa distribusi manfaat pembangunan yang hingga saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa. JSS dipastikan juga akan mengakselerasi berdirinya pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah Sumatera dan mengatasi hambatan perdagangan antara Jawa-Sumatera.

”Karena itu, semua pihak sudah seharusnya mendukung penuh upaya  pemerintah yang mulai menggarap secara serius proses pembangunan JSS, dengan memasukkan JSS dalam blue book Bappenas,” tukasnya meyakinkan.

Pemerintah memang telah menargetkan pembangunan fisik JSS dimulai pada pertengahan 2012 setelah dilakukan studi kelayakan (feasibility study). Awal Februari 2010, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan, dalam Perpres itu pemerintah membentuk tiga kelompok kerja untuk mengkaji pembangunan JSS. Pertama, kelayakan teknis seperti kondisi geografis dan ketahanan terhadap gempa. Kedua, mengkaji tata ruang dan potensi peningkatan perekonomian dengan adanya jembatan itu. Ketiga, memelajari kondisi dan pengaruh pembangunan jembatan itu terhadap kondisi sosial dan kultural masyarakat.

Alasan lain, sambung Marwan, pembangunan JSS merupakan solusi keterbatasan infrastruktur di Sumatera dan pulau sekitarnya. Selama ini, alur distribusi barang dan manusia dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya kerap terkendala oleh minimnya infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Imbasnya, keterbatasan infstrastuktur itu meluas ke tingginya biaya transportasi, biaya produksi maupun rendahnya investasi swasta yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sedangkan dari perspektif ekonomi, pembangunan JSS dapat memperkuat perekonomian domestik. Setidaknya provinsi Banten dan Lampung akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 12%. Di samping itu, rampungnya pembangunan JSS akan memicu tumbuhnya investasi di Sumatera,” kata Marwan memprediksi.

Sekadar informasi, salah satu investor untuk pembangunan JSS adalah PT Bangungraha Sejahtera Mulia, grup Artha Graha Network. Pembangunan jembatan dengan panjang lebih dari 30 kilometer dan lebar 60 meter itu butuh dana sebesar Rp 100 triliun. Pembangunannya melalui lima tahap, yakni pertama dibangun dengan beton, kedua jembatan gantung ultra panjang, ketiga jembatan beton, keempat jembatan gantung ultra panjang, dan kelima kembali dengan beton.

Menurut sumber Indonesia Monitor, Presiden SBY baru menandatangani Perpres itu mengingat banyaknya tekanan dari pihak yang berkepentingan dan ingin mengambil untung dengan adanya pembangunan JSS. Salah satunya campur tangan dari Sekretariat Negara (Setneg), yang ingin terlibat menangani sekaligus mengawasi pembangunan mega proyek bertabur uang itu. Padahal, sebetulnya pembangunan JSS bukan urusan Setneg.

”Saat ini, semua urusan untuk kepentingan JSS itu harus melalui Setneg, misalnya proposal pengajuan anggaran kepada lembaga keuangan, baik itu perbankan nasional, maupun lembaga keuangan swasta,” ungkap salah seorang petinggi di salah satu lembaga perbankan.

Ia juga mengaku heran, padahal tim untuk mengurus proyek tersebut sudah ditetapkan oleh presiden, yang diketuai Menko Perekonomian. Lalu apa kapasitas Mensesneg dalam hal pengurusan proyek tersebut. ”Memang, dengan proyeksi anggaran yang luar biasa besarnya itu, sangatlah menggiurkan. Sebab dalam dunia pembiyaan, pihak mediator pun akan mendapatkan keuntungan yang lumayan, yakni antara 1-5% dari total biaya,” katanya.

Terkait dengan masalah itu, jika ada oknum di Setneg yang ikut campur, maka kemungkinan yang besar adalah bertindak sebagai mediator atau dengan kata lain broker proyek. ”Mungkin fee yang akan diterimanya bukan lagi 5%, bisa jadi lebih. Kalau 5% saja dari Rp100 triliun sudah Rp5 triliun. Apa Anda tidak ngiler?” tandas sumber tersebut.

Ketika isu itu ditanyakan kepada Marwan Ja’far, dia hanya menggelengkan kepala, “Saya tidak tahu soal itu. Mungkin tidaklah…” Sementara itu, kementerian terkait belum dapat dimintai konfirmasi. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 85 Tahun II, 17-23 Februari 2010, halaman 29)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s