Kursi Kosong di Industri Ekonomi Syariah

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dari harapan. Para pelaku industri berbasis syariah pun terpaksa merekrutnya dari unit konvensional. Bagaimana para ahli ekonomi syariah menyikapi persoalan tersebut?

Beberapa tahun belakangan, ekonomi kapitalisme tengah menghadapi  kritikan, gugatan serta hujatan hebat.  Pasalnya, penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah mengakibatkan krisis keuangan global yang meruntuhkan perekonomian di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di sisi lain, saat ini ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global.

Indikator utamanya, menurut Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Veithzal Rivai, terlihat pada munculnya berbagai institusi dan produk keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tercatat telah memiliki pasar modal syariah, perbankan syariah, microfinance syariah, asuransi syariah, Islamic fund, dan produk keuangan sukuk.

“Artinya, sistem ekonomi Islam bisa menjadi alternatif pilihan untuk menyelamatkan kehancuran perekonomian dunia akibat penerapan sistem konvensional (kapitalisme) yang terbukti gagal. Persoalannya, perkembangan ekonomi Islam tidak dibarengi penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai secara kualitas maupun kuantitas,” ujar Veithzal Rivai pada acara seminar bertema Penyediaan SDM yang Handal Sebagai Pondasi  Berkembangnya Ekonomi Syariah, Rabu (20/01), di Auditorium Bank Bukopin, Jakarta.

Veithzal Rivai mengutip data dari Bank Indonesia bahwa dalam rangka mencapai  target pangsa pasar industri perbankan syariah sebesar 5 persen pada tahun 2011, maka setidaknya diperlukan 50-60 ribu tenaga kerja untuk mengisi kursi-kursi di industri berbasis keadilan ini. Di antaranya tenaga teknis dan operasional bidang industri, tenaga management eksekutif, serta ekonom syariah. Melihat peluang tersebut, saat ini terus bermunculan beberapa perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan ekonomi syariah, baik yang berada di bawah Depag maupun Depdiknas.

“Sayangnya, lulusan dari beberapa perguruan tinggi itu tidak secara optimal memenuhi kebutuhan sdm industri keuangan dan perbankan syariah. Dari segi practical knowledge masih kurang, meski mereka secara teori dan pengetahuan sudah bagus. Akibatnya, terjadi bajak-membajak SDM berbasis syariah dan pihak industri masih lebih mempercayai sdm dari unit konvensional,” papar Veithzal Rivai.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Ekonomi Syariah Unhas Makassar Prof (emeritus) Halide mengatakan, industri syariah memerlukan SDM yang handal, dengan kualifikasi jujur, kompeten, profesional, berani, dan konsisten. Setiap menghadapi masalah, mereka harus bisa mengidentifikasi, menganalisis variabel, kemudian mencari alternative solution. SDM juga diarahkan untuk pengembangan teori ekonomi Islam dan aplikasi welfare economics.

“Mereka wajib memiliki kemampuan pengetahuan teknis di bidang perbankan, keuangan, akuntansi, product development, asuransi, pasar modal, menguasai fiqih, marketing, dan regulasi. SDM tersebut merupakan persiapan dalam peningkatan layanan di era kompetisi,” jelas Halide bersemangat.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Halide, SDM perlu ditraining hard and soft skillnya secara intensif dan berkelanjutan, baik di perguruan tinggi maupun lembaga yang mampu memberi sertifikat dunia. Misalnya INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance), ICDIF (International Centre for Development in Islamic Finance), IRTI (Islamic Research and Training Institute), dan ISRA (International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance).

“Muaranya, SDM akan mampu memegang teguh nilai-nilai penting, seperti keadilan, kebaikan, kebebasan, persaudaraan dan persamaan, yang dipraktekan di dunia kerja,” tandas Halide.

Senada dengan Halide, Prof Muhammad menegaskan, kebutuhan SDM berbasis syariah atau sumber daya insani (SDI) sungguh sangat mendesak. Pendiri sekaligus pemilik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta itu membagi kualifikasi SDI menjadi tiga tipe. Tipe A, yakni spesialisasi ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi. Tipe B ialah spesialisasi ilmu ekonomi yang memahami ilmu syariah. Tipe C adalah yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi.

“Gampangnya, kita butuh ulama yang mengerti praktek bisnis moderen dan praktisi yang paham kaidah-kaidah syariah dalam bisnis. Sehingga, tidak terjadi lagi paragidgma bahwa ada pemisahan antara ilmu Islam dan ilmu moderen, ilmu Islam dan ilmu sekuler dan seterusnya. Nah, mereka wajib memiliki kredibilitas, profesionalitas dan kualifikasi manajemen ihsan,” papar Muhammad.

Muhammad menambahkan, SDI yang mumpuni tidak mungkin tersedia jika tidak dibekali perangkat insan (humanware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware). Karena itu, strategi pengembangan SDI setidaknya mengcover sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, seperti benar, jujur, konsisten, cerdas, dapat dipercaya, dan transparan. Sedangkan fokus sdi berkualifikasi ihsan meliputi tiga aspek. Pertama, masalah peningkatan pemahaman tentang sistem Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang meliputi sisi mikro dan makro.

Kedua, peningkatan pemahaman dan penerapan konsep syariah dalam pengembangan produk, landasan moral agama dan etika bisnis Islami. Ketiga, peningkatan pendidikan teknik individual, yang mencakup entrepreneurship, leadership dan managerialship.

“Bagi pemegang saham atau investor, Sdi yang ihsan diperlukan untuk memahami dan menetapkan pilihan pada LES. Sementara bagi pengelola LES, SDI dibutuhkan guna menyesuaikan  perkembangan dan pasar yang mempengaruhi roda usaha LES,” tandas Muhammad.

Sementara itu, Amiur Nuruddin melihat dari perspektif yang berbeda. Selain adanya persyaratan keilmuan dan keterampilan yang berlaku umum dalam penyiapan sdm berbasis syariah, Guru Besar Ekonomi Syariah IAIN Medan itu menetapkan adanya persyaratan khusus. Penentuan persyaratan khusus sesuai dengan kerangka filosofis ekonomi syariah bahwa perusahaan yang berbasis syariah sejatinya harus dikelola dengan hati.

“Penyiapan sdm yang berkaitan dengan persyaratan khusus ini sudah barang tentu akan lebih efektif kalau dilakukan melalui lembaga pendidikan di perguruan tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memadai. Jika dikelola dengan kejujuran hati, saya kira perkembangan industri syariah akan cepat melejit dan semakin mudah diterima masyarakat,” Amiur Nuruddin berkeyakinan.

Sedangkan Suroso Imam Zadjuli mengingatkan, perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan ekonomi syariah tidak saja meningkatkan kapasitas keilmuan dan membentuk karakter profesionalisme alumnusnya. Lebih dari itu, Guru Besar Ekonomi Syariah Unair Surabaya itu mengingatkan, penciptaan jiwa entrepreneur pada anak didik tidak boleh dikesampingkan. Bahkan jika memang perlu, sistem pendidikan dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Di samping itu, masih perlu penambahan keahlian yang meliputi penguasaan bahasa asing secara aktif, terutama bahasa Inggris, Arab, Perancis, Jerman, Jepang, dan Mandarin. Penguasaan keahlian teknologi mulai dari sederhana hingga yang canggih serta penguasaan terhadap penelitian terapan (action research) juga mutlak dimiliki SDM berbasis syariah. Dengan demikian, nantinya mereka dapat meningkakan karir profesional, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat demi pembangunan nusa, bangsa dan agama,” tegas Suroso Imam Zadjuli.***

One thought on “Kursi Kosong di Industri Ekonomi Syariah

  1. Fanani Januari 29, 2010 / 12:55 am

    Tulisan bagus, kang coba dielaborasi lebih jauh khususnya ttg sengketa ekonomi syariah…keep produktive

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s