Benny Pasaribu (Ketua KPPU) : Persaingan Sehat Membuat Rakyat Sejahtera

Penulis Lukman Hakim Zuhdi

Tidak sedikit dari masyarakat dan pelaku dunia usaha yang belum menyadari pentingnya persaingan usaha sehat.  Padahal, persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan sebagai upaya antisipasi dampak globalisasi. Inilah salah satu tugas berat yang diemban KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus membuat gebrakan.  Pada 2010, KPPU akan fokus pada penataan susunan ekonomi  dan mengawasi perilaku dunia usaha, termasuk para pengambil kebijakan dipemerintahan. Menurut Ketua KPPU Benny Pasaribu, tahun 2009 struktur ekonomi Indonesia diwarnai oleh kekuatan monopoli, kartel, merger, akuisisi serta persekongkolan dalam tender.

“Itu membuat daya saing ekonomi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) lemah.  Pasar tradisional menjadi sangat sulit tumbuh maupun berkembang, sementara kemiskinan dan pengangguran kian bertambah banyak,” tandas Benny kepada Indonesia Monitor, Rabu (06/01).

Benny mengatakan, seharusnya kebijakan ekonomi yang diambil adalah ekonomi kerakyatan. Artinya memperhatikan keberadaan dan peran UMKM serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kebijakan ekonomi  mestinya membuat inflasi menurun, karena harga-harga yang selama ini tinggi menjadi kompetitif (rendah).

“Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan pejabat gubernur Bank Indonesia mengakui bahwa jika di pasar terjadi persaingan sehat, maka harga-harga akan menjadi lebih rendah dan inflasi turun. Mereka bilang ke saya begitu. Tingkat saving (penghematan) masyarakat juga nilainya cukup besar,” papar mantan Ketua Panitia Anggaran DPR RI periode 2000-2002.

Karena itu, sambung Benny, KPPU menerapkan dua strategi pokok agar terjadi persaingan sehat, yakni pencegahan dan penindakan pada pelaku dunia usaha. Pencegahan meliputi berbagai hal, seperti sosialisasi, advokasi lintas sektoral, dan saran. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah pusat, gubernur, sampai tingkat bupati.

“Jika ada peraturan atau keputusan pemerintah yang tidak mendukung persaingan sehat, maka segera perlu diperbaiki. Saya selalu sarankan begitu kepada mereka, dengan menyertakan data-data yang sudah dianalisis KPPU. Adapun untuk penindakan, KPPU menindak tegas pelaku dunia usaha yang melanggar undang-undang, dengan membawanya ke meja hijau,” ujarnya bersemangat.

Berdasarkan ketentuan Uu No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelanggaran terbagi tiga bagian. Pertama perjanjian yang dilarang, seperti oligopoli, penetapan harga, resale price maintenance, pembagian wilayah, dan pemboikotan. Kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian tertutup termasuk katagori perjanjian yang dilarang.

Kedua kegiatan yang dilarang, semisal monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, jual rugi, dan persekongkolan. Ketiga posisi dominan, seperti jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai.

“Posisi dominan bisa pula dimaknai sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan dan penjualan serta untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu,” terang mantan Deputi Menteri/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi.

Menurut Benny, KPPU terus mengawasi sektor perekonomian strategis yang menunjukkan indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.  Antara lain sektor infrastruktur, energi, migas hulu dan hilir, transportasi dan logistik, pelayanan kesehatan publik, serta pertanian, termasuk argoindustri dan uMkm.

Pengawasan dilakukan jika ada indikasi-indikasi tertentu. Misalnya adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan yang secara signifikan mengakibatkan instabilitias kepada pasar dan fenomena kenaikan harga yang tidak wajar (excessive). Selain itu, adanya praktek monopoli  atau penguasaan pasar oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/BUMD) dalam sektor pelayanan publik.

“Indikasi lainnya adanya misalokasi dalam pengelolaan lisensi (hak monopoli) dari pemerintah serta pengadaan barang/jasa. Saya kira beberapa Bumn memang harus ditata dan dipantau perilakunya, jangan sampai mengabuse (menyalahgunakan) kekuatan monopolinya,” tandasnya.

kppu merupakan lembaga negara independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain (pengambil keputusan). Pertanggungjawabannya langsung kepada presiden. Visinya menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan misi KPPU, sebagaimana dikemukakan Benny, menegakan hukum persaingan, menginternalisasi nilai-nilai persaingan, membangun kelembagaan yang terpercaya.  Saat ini, KPPU memiliki kantor perwakilan daerah di Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Batam.

“UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan persaingan sehat, bukan persaingan bebas serta  membenarkan perlindungan kepentingan nasional (national interest). Oleh karena itu, kehadiran KPPU semata-mata untuk melindungi masyarakat, konsumen dan pelaku dunia usaha. Saya percaya, persaingan sehat akan mampu mensejahterakan rakyat secara permanen,” tutupnya. (Tulisan ini dimuat di Tabloid INDONESIA MONITOR, Edisi 80 Tahun II, 13-19 Januari 2010, halaman 27)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s