HADAR N GUMAY, DIREKTUR CETRO (CENTER FOR ELECTORAL REFORM): “Inilah Bukti Ketidakberdayaan KPU”

Pewawancara Lukman Hakim Zuhdi

Bagaimana sebenarnya proses penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)?

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, pertama kali pemerintah –Depdagri—harus menyiapkan bahan dasar DPT (Daftar Pemilih Tetap), namanya DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu). Pemerintah menyerahkan DP4 hadar atasitu kepada penyelenggara pemilu (KPU pusat), paling lambat 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau tidak salah, waktu itu pemerintah menyerahkan DP4 ke KPU pada 5 April 2008.

Setelah itu, KPU pusat memecah atau membagi DP4 ke KPU kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota dibantu jajaran di bawahnya, khususnya PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa/kelurahan, melakukan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Sebetulnya, PPS harus mempekerjakan dan membayar satu orang khusus yang disebut PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih). Jadi, setiap desa/kelurahan yang ada PPS, maka ada seorang PPDP yang bekerja untuk jangka waktu tiga bulan. PPDP lalu menyerahkan hasil pemutakhiran datanya ke PPS. Dari PPS ke PPK (Panitia Pemilih Kecamatan). Melalui PPK, DPS langsung diserahkan ke KPU kabupaten/kota, tidak sampai KPU provinsi atau KPU pusat. Adapun tugas PPDP berakhir setelah menyerahkan data ke PPS.

Jadi, KPU kabupaten/kota yang merapikan data dari bawah (PPDP/PPS). Data kemudian dicetak menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan diumumkan atau ditempel di setiap desa/kelurahan. Masyarakat diminta mengecek, apakah identitasnya sudah ada dan benar. Kalau tidak ada, masyarakat diberi kesempatan untuk membetulkan. Diharapkan juga bila ada orang yang sudah wafat atau masih anak-anak namun tercantum dalam DPS, segera dilaporkan ke PPS. Selain itu, sebetulnya salinan DPS harus diberikan kepada perwakilan partai politik di tingkat desa/kelurahan.

Berikutnya, hasil koreksian DPS dicetak lagi, namanya DPSP (Daftar Pemilih Sementara Perbaikan). DPSP diumumkan lagi di tingkat desa/kelurahan. Jadi, masyarakat diberi kesempatan dua kali untuk mengecek datanya. Dari DPSP, kemudian KPU kabupaten/kota menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap). KPU provinsi dan KPU pusat hanya merekap jumlah total DPT saja. Saya ragu, apakah KPU pusat punya data detail soal DPT. Mungkin mereka punya dalam bentuk soft file.

Fakta di lapangan, PPDP dan PPS bekerja seperti yang diamanatkan undang-undang?

Nggak! Justru yang terjadi di banyak daerah, pada saat itu PPS belum ada. PPS, PPDP dan PPK baru bekerja setelah uang turun. Akhirnya mereka bekerja ala kadarnya. Misalnya di tingkat KPU provinsi, mereka menggunakan data pilkada atau DP4 yang amburadul itu. Makanya (DPT) jadi kacau seperti ini…

Bagaimana peran parpol terhadap penyusunan DPS maupun DPT?

Seharusnya parpol lebih aktif. Mestinya mereka menyadari bahwa di sini ada kepentingan mereka juga. Bagaimana parpol tidak rugi, kalau ternyata yang tidak terdaftar dan tidak memilih adalah pendukung dan simpatisan mereka sendiri. Dalam prakteknya, yang saya dengar beragam. Ada parpol yang dikasih DPS. Ada parpol yang minta DPS. Ada parpol yang diam saja. Yang naif, ada parpol yang dikasih DPS, tapi tidak diapa-apain. Jadi, semua lini tidak menjalankan perannya seperti diatur undang-undang. Padahal, undang-undang Pemilu kali ini sebetulnya ketika dibuat dengan kesadaran penuh bahwa daftar pemilih adalah hal yang penting.

Ada indikasi kekacauan DPT by design?

Pastinya saya tidak tahu. Tapi, kalau dikatakan tidak ada by design, kok kisruh DPT bisa merata di mana-mana. Terkesan ini disengaja dan didiamkan saja.

Kenapa publik lebih menyalahkan KPU pusat dan pemerintah soal kekacauan DPT?

Sebab mereka pihak yang paling bertanggung jawab dengan DPT. Walaupun, publik sebetulnya punya sumbangan kesalahan juga, tapi tidak besar. Misalnya soal pengecekan data dan NIK. Publik tahu pada tanggal sekian ada jadwal mengecek. Tapi mereka tidak gunakan waktu dan kesempatan itu. Nah, di sini publik salah. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang memang benar-benar tidak tahu bahwa mereka harus mengecek. Hal tersebut diakibatkan minimnya sosialisasi. Di sini siapa yang salah? Ya penyelenggara pemilu dan pemerintah, yang memang punya tugas untuk memberitahu atau mensosialisasikan kepada publik.

Kalau KPU beralasan biaya untuk sosialisasi sedikit, maka berarti mereka menganggap enteng kegiatan sosialisasi. Di sisi lain, lembaga pemerintah di luar KPU –Depdagri dan Depkominfo—itu punya budjet khusus untuk sosialisasi pemilu. Berapa jumlah anggarannya, saya tidak tahu. Tapi, mereka tidak menjalankan perannya dengan baik. Perlu diingat lagi, kita tidak bisa mengandalkan bahwa secara ototmatis publik akan tahu dan mengecek data. Sebab, selama ini model pendaftarannya fasif. Nah, pemilu 2009 model pendaftarannya diubah jadi aktif. Artinya, publik yang disuruh ngecek sendiri.

Apa KPU tidak punya strategi sosialisasi daftar pemilih yang efektif?

Sepertinya KPU memang tidak punya berbagai cara. Pemikiran (anggota) KPU sekarang tidak ada yang inovatif, melompat jauh. KPU hanya melakukan satu model sosialisasi, yaitu ditempel. Kalau itu tidak dilakukan dengan standar dan tidak serentak, jadinya berantakan begini. Padahal, seharusnya orientasi KPU adalah bagaimana memudahkan para pemilih. Nah, KPU saja tidak memasang DPS atau DPT diwebsitenya. Layanan SMS pun tidak ada. Padahal, pada Pemilu kemarin, KPUD Jakarta membuka layanan SMS gratis. Masyarakat bisa mengecek datanya lewat SMS, dengan cara mengetik nama dan NIK. Nanti akan dijawab oleh operator. Kalau ada data yang salah, masyarakat bisa langsung mengoreksi lewat layanan SMS itu.

Berapa temuan Cetro tentang warga yang tidak terdaftar dan tidak memilih dalam pileg kemarin?

Kita tidak mencoba menghitung, karena kita tidak mampu menghitungnya. Nggak tahu bagaimana cara menghitungnya.

DPT pileg amburadul. Bagaimana kaitannya dengan pilpres?

DPT ini persoalannya begitu besar. Sebetulnya ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu pemerintah Indonesia saja tidak punya data persis berapa jumlah penduduk saat ini. Itu perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) cuma kira-kira saja, tidak pasti detailnya. Jadi, tidak mungkin KPU mendapatkan data DPT yang seratus persen benar, akurat dan memuaskan. Sekarang waktunya sudah terbatas. Apalagi pelaksanaan pilres (8 Juli 2009) sebentar lagi. Saya mengusulkan dua cara untuk membantu membereskannya, tanpa harus memundurkan jadwal pilpres. Pertama, KPU tetap mengupayakan pembenahan DPT, berdasarkan DPT pileg yang sekarang statusnya menjadi DPS pilpres. Semuanya dimutakhirkan, semampu KPU dan jajaran di bawahnya, dengan deadline yang sudah ditentukan.

Kedua, dibutuhkan semacam peraturan penyelamat untuk memaksimalkan semua orang yang berhak memilih dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan pilpres. Undang-undang mengatakan, orang yang bisa memilih adalah orang yang ada di DPT. Nah, sekarang ubah aturan itu melalui Perpu. Nantinya, orang-orang yang tidak terdaftar di DPT, bisa memilih sejauh dia memiliki KTP, identitas lain yang ada fotonya dan ada surat keterangan dari RT/RW tempat tinggalnya. Pada pukul 08.00-13.00, mereka baru boleh mendaftar di TPS di sekitar kediamannya. Petugas PPS mencatatnya dalam formulir pemilih tambahan. Setelah pukul 13.00, mereka tinggal mencontreng. Itupun dengan catatan di TPS itu masih ada sisa surat suara.

hadar 1Kenapa publik juga meributkan penghitungan suara elektronik dan manual?

Soal penghitungan elektronik (sistem tabulasi nasional), sejak awal KPU telah keliru besar memilih sistem teknologi bernama ICR (Intelligent Character Recognition). Sistem teknologi itu memang tidak mungkin bisa cepat dan belum handal. Harus ada uji coba yang panjang untuk memastikan bahwa berbagai macam bentuk karakter tulisan petugas PPK bisa dikenali alat itu. Setahu saya, keputusan KPU untuk menggunakan ICR, baru sekitar 4-5 bulan lalu. Dari sini saja bisa dibaca, KPU kelihatan tidak bisa merencanakan dan memprediksi. Dulu, perdebatan soal alat itu nggak ada. Eh, tahu-tahu teknologi itu nongol. Padahal waktu uji coba, KPU menggunakan alat yang lain, bukan ICR. Saya curiga di situ. Itu harus diselidiki, bukan persoalannya duitnya saja.

Adapun mengenai kesemrawutan penghitungan manual di tingkat PPK, ini terkait dengan kesiapan KPU. KPU mestinya bisa mengantisipasi cara-cara yang dibantu dengan penyediaan formulir yang lebih sederhana. Kenyataannya tidak. Yang mengherankan, KPU tidak pernah membuat simulasi rumitnya menghitung di tingkat PPK. PPK pun tidak pernah dilatih dengan baik, apalagi di tingkat PPS. KPU cuma mengandalkan buku pedoman–KPU sering menyebutnya buku pintar—, yang baru sampai ke PPK satu minggu sebelum hari pemungutan.

Ironisnya, buku pedoman cuma dibagikan satu kopi. Jadi, saya melihat di tempat-tempat yang PPK-nya rajin dan peduli, buku itu difotokopi dengan biaya sendiri. Fotokopiannya dibagikan kepada para anggotanya supaya dipelajari sendiri. Padahal saya lihat dalam buku itu ada beberapa hal masih ada yang keliru. Lagi-lagi ketahuan bahwa KPU pusat tidak mampu merencanakan, memberikan bimbingan teknis, memonitoring, dan memperkirakan yang bakal terjadi. Akibatnya, penghitungan di PPK banyak yang salah. Orang berani protes, marah, bahkan mengamuk. Padahal ketidakakuratan ini bisa menjadi problem serius. Di beberapa tempat, PPK-nya ada yang cuek. Asal dicatat (direkap) saja datanya, terus dimasukan kembali ke kotak.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s