Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata: “Tidak Ada Perlakuan Istimewa di LP”

Persoalan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak sekedar menghadapi wajah-wajah sangar para sipir, oknum petugas, ruang tahanan yang sempit dan kumuh, hukum rimba, peredaran narkoba, perilaku penyimpangan seks dan budaya pungli. Ternyata, ada yang lebih mendasar dari semua itu. Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Kabinet Indonesia Bersatu, Andi Mattalata, membeberkannya saat menerima kedatangan reporter Lukman Hakim Zuhdi dan fotografer Miladi Ahmad dari Mahkamah, di lantai 7 kantornya –Depkumham—di  Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta, akhir Februari 2009.
Komentar Anda melihat banyaknya pejabat dan mantan pejabat yang kini masuk LP?
Ya karena proses hukum.

Maksudnya?
Ada perubahan paradigma sekarang. Dulu menerima sesuatu barangkali bukan kriminal. Sekarang, menerima sesuatu itu kriminal. Terjadi proses kriminalisasi. Artinya mengkriminalkan perbuatan in action, bukan dalam undang-undang (UU). Kalau dalam UU memang sudah melanggar sumpah jabatan jika pejabat menerima sesuatu. Tapi dulu tidak dikriminalkan. Maksudnya tetap kriminal dalam hukum, tapi tidak diproses. Sekarang perbuatan menerima sesuatu diproses. UU korupsi mengatur tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Bentuknya meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kriminalisasi terjadi akibat reformasi atau penegak hukumnya sekarang baru sadar?
Pertama, adanya proses kontrol dari masyarakat dan pers. Mata dan telinga penegak hukum kan terbatas. Sekarang laporan masyarakat didengar, suara pers didengar. Kedua, semangat bangsa ini untuk memberantas korupsi. Kalau dulu kan tunggal, cuma penegak hukum. Sekarang LSM ikut bergerak dan mendorong. Dampaknya, kelihatannya hukum mulai bekerja. Sekarang, ada perasaan takut dari masyarakat. Orang takut memberi, takut menerima.

Kalau begitu, semua pihak seperti Tuhan yang selalu mengawasi proses hukum?
(Andi tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala sembari tersenyum)

Anda juga beruntung jadi menteri, karena banyak yang mengawasi?
Ya, saya beruntung. Memang dari dulu, katakanlah kalau bukan orang jujur, saya termasuk orang takut. Saya berkarir 20 tahun di DPR, non stop, sejak 1987-2007 dan dua kali jadi ketua fraksi. Banyak sekali skandal. Saya melihat setelah skandalnya terbongkar. Memang saya tidak mau terlibat. Mungkin, karena orang tahu saya begitu takut, jadi tidak diikut-ikutkan.

Ketakutan Anda karena ada aturan hukum atau takut kepada Tuhan?
Dua-duanya. Karena saya menganggap itu memperoleh sesuatu tanpa keringat (Andi tersenyum sembari menggosok-gosok cincinnya dengan tisue). Dan semua yang saya terima, harus dilakukan dengan keringat.

Di antara pejabat dan mantan pejabat yang masuk LP, ada teman Anda?
Banyak. Dirjen (direktorat jenderal) saya ada, Syamsuddin Manan Sinaga (Dirjen Administrasi Hukum Umum karena kasus Sisminbakum). Kalau mantan dirjen, ya Romli Atmasasmita (Dirjen AHU) dan Zulkarnain Yunus (Dirjen AHU). Anthony Zeidra Abidin (anggota DPR dari Golkar yang terkena kasus aliran dana BI), itu teman saya.

Apakah pola pembinaan terhadap mereka sama dengan napi kasus narkoba atau kejahatan lainnya?
Secara teoritis, mestinya berbeda. Kenyataannya, nggak semua bisa kita bedakan. Katakanlah kasus narkoba. Antara bandar dan pemakai mestinya juga berbeda, kan. Nggak boleh disatukan selnya, kecuali bandar-bandar kelas kakap yang saya kirim ke Nusakambangan.

Artinya tidak ada perlakuan khusus bagi pejabat dan mantan pejabat?
Tidak (Andi menjawab tegas). Ya mungkin mereka memperoleh, tapi bukan diberi. Misalnya karena di Cipinang dia kenal sipir-sipir, timbul rasa persaudaraan, rasa takutnya tidak ada. Bukan diberi, ya (Andi menggoyang-goyangkan telunjuk tangan kanannya). Ya, itu manusiawilah… Masa mantan Dirjen didatangi petugas sel, terus dia dibentak-bentak. Saya ingin menegaskan, justru secara hukum sama, secara pembinaan tidak sama. Di LP itu kan tugasnya menyadarkan orang. Cara menyadarkan satu orang dengan orang lain kan beda-beda. Tapi karena fasilitas kita terbatas, ya gimana lagi. Minimal tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam LP.

Bisa digambarkan contohnya?
Misalnya kalau ada orang dikasih izin, yang satu boleh berobat keluar, sementara yang lain tidak, ini kan tidak adil! Sekarang ada dokter di Cipinang.

Meskipun yang minta keluarga, saudara atau orang dekat presiden?
Nggak (dikasih). Kecuali pertimbangan kemanusiaan, seperti sakit stroke yang perlu perawatan dan diopname. Itupun tetap dikawal oleh petugas dari kita. Saya sering sidak (inspeksi mendadak) ke LP, pada jam kerja dan di luar jam kerja. Pulang olahraga, saya nyetir mobil sendiri, terus lewat LP, ya saya sidak. Cuma, saya nggak pernah ngajak wartawan. Pertama, kalau saya bawa wartawan, terus saya temukan masalah, belum tentu saya bisa selesaikan di situ.  Kedua, saya mempermalukan anak buah. Seolah-olah saya mencari popularitas sendiri dengan mempermalukan anak buah. Prinsip kepemimpinan saya nggak begitu, kecuali kalau sidaknya ketahuan atau kepergok wartawan.

Reaksi anak buah saat mengetahui Anda sidak?
Kaget. Tapi saya kasih perintah dulu, Anda harus begini, begitu. Jangan kita menghukum orang nggak jelas aturannya. Jadi, begitu saya datang, ternyata banyak handphone-handphone dan senjata tajam yang dirazia.

andi-mattalata-cemol-23-02-09-14

Apa yang Anda gambarkan tentang kehidupan LP?
Memang menyeramkan. Saya kasihan sama napi, juga kasihan sama sipirnya. Saya ini kan bekas dosen. Tugas dosen membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Dalam kelas perkuliahan, dosen menghadapi 20-40 mahasiswa yang usianya 17-25 tahun. Di LP, satu sipir menghadapi ratusan napi, yang umurnya 18-70 tahun. Mukanya sangar-sangar. Judes. Yang bagus, satu sipir mengurus 25 napi. Kalau mahasiswa datang ke kampus kan ikhlas untuk mencari ilmu dan sebelumnya bayar. Kalau napi datang ke penjara, bukan karena ikhlas dan tidak bayar. Ini, napi pikirannya bagaimana bisa lari (kabur) saja dari LP (Andi terkekeh). Sipir membina orang-orang yang terbukti berbuat salah. Mana lebih berat, tugas dosen atau sipir? Guru mendapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa, sipir dapat gelar apa? Dicemoohkan! Sedikit-sedikit dituduh terima pungli, terima suap, jual beli kamar. Pernah nggak ada orang yang punya kepedulian terhadap nasib sipir? Karena itu, saya datang ke LP untuk meningkatkan semangat mereka. Saya katakan, yang memberi harga kamu adalah kamu sendiri. Kalau kelakuanmu pemeras, ya rakyat akan mengatakan kamu pemeras. Masyarakat juga harus sadar, jangan paksa mereka melanggar aturan.

Menanggapi fakta terungkapnya jaringan narkoba di LP?
Selama di luar LP narkoba masih beredar, saya tidak bisa menjamin bahwa di dalam bebas narkoba. Karena itu harus simultan pola kerjasama kami dengan kepolisian. Di luar dibersihkan, di dalam juga begitu, karena mereka punya jaringan, tapi tertutup.  Jika ada yang tertangkap, dia tidak mau buka-bukaan, karena keselamatannya terancam.
Tapi saya minta pada petugas supaya setiap dua kali seminggu digeledah. Kalau tidak bisa digeledah semua sel, minimal blok-blok yang dicurigai rawan.

Soal kabar perilaku penyimpangan seksual para napi, misalnya homoseksual atau lesbian?
Berita itu belum bisa kita buktikan. Ya bisa saja, namanya juga seks. Dulu, saya pernah ditawari oleh sebuah lembaga untuk membagikan kondom di dalam LP, tapi saya tolak. Kalau saya terima, berarti saya melegalkan hubungan laki dengan laki.

Anda pernah menindak anak buah yang lalai dalam menjalankan tugasnya?
Kurang lebih, sejak saya jadi menteri, saya sudah memecat tiga puluh anak buah. Kalau kesalahannya hukum, saya proses mereka secara hukum. Kalau kesalahannya manajemen, hukumannya manajemen. Yang saya maksud kesalahan manajemen, ya mungkin anak buah niatnya tidak jahat, tapi kurang teliti, seperti lepasnya David Nusa Wijaya.

Perlukah para sipir dinaikkan gajinya?
Kalau dari sisi ekonomi, itu urusan negara. Saya tidak mungkin menggaji mereka. Sebagai menteri saya punya wewenang mengusulkan kepada presiden, itu sudah saya lakukan. Mereka sekarang dapat itu, e…e…tunjangan uang keselamatan apa yah…(Andi mengingat-ingat sambil mengangkat wajahnya). Jadi, soal ekonomi tidak bisa saya jadikan sebuah problem. Semua pegawai juga begitu, keluhannya sama. Kalau itu yang jadi masalah, seolah-olah kita melegalkan pungli. Buktinya saya bisa hidup dengan gaji sederhana.

Kapasitas ruangan LP sudah sesuai dengan jumlah napi?
Satu napi standar ruangannya itu lima meter. Yang terjadi sekarang, seluruh penghuni LP 130.000 orang, sementara kapasitasnya 80.000 ribu orang. Apa kemudian yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut? Yang paling mudah (suara Andi meninggi), tambah penjara baru. Tapi, kalau itu solusinya, anak kecil juga tahu (Andi tersenyum). Iya, kan? Lagi pula solusi itu belum tentu tercapai. Kita terbatas dari segi anggaran. Karena itu, perlu ada alternatif lain supaya penghuni dan kapasitasnya sesuai.

Rencana, strategi atau usulan kongkret Anda?
Perbaiki KUHAP dulu, sehingga tidak mudah orang menahan dan kalau pun ada orang yang tidak ditahan, petugas hukum tidak perlu dicurigai. Dari jumlah penghuni LP 130.000 orang, kurang lebih 30 persennya berstatus tahanan, sementara napinya sendiri kesulitan ruangan. Tahanan artinya mereka masih ditangan jaksa dan polisi. Kenapa harus ditahan? Ada orang-orang tertentu yang menurut pikiran logika nggak perlu ditahan, tapi menurut emosi harus ditahan. Siapa yang saya katakan? Di kampung atau dimana saja, misalkan dia seorang pejabat, ada istri, ada anak, tidak punya bisnis di luar, kenapa tidak tahanan kota atau tahanan rumah saja? Nantilah kalau sudah ada putusan hakim, barulah dia ditahan, terus dihitung dan dipotong masanya. Karena alasan menahan itu agar tidak mengulangi perbuatan, tidak merusak alat bukti dan tidak mempersusah persoalan. Cuma masalahnya, kalau itu tidak ditahan, menurut emosi rakyat seolah-olah tidak adil, pers juga ikut mengkritik.

Dari segi apa KUHAP harus dirubah?
Ya diberi kewenangan kepada orang-orang tertentu bahwa kalau memang penjahat atau koruptor tidak mungkin lari, ya tidak perlu ditahan. Ada katagori, sehingga orang yang tidak menahan tidak takut dicurigai. Tapi itu jangka panjang. Jadi, kita mengurangi alur masuk. Setelah dia di dalam, mempercepat dia keluar. Makin cepat orang keluar dari dalam, maka penjara itu makin bagus, tapi keluarnya bukan karena uang sogok atau melarikan diri. Keluarnya karena memang proses pembinaan sudah berjalan, sehingga orang jahat menjadi tidak jahat.

Tanggapan Anda terkait usulan KPK yang ingin bikin penjara khusus koruptor?
Saya setuju, malah senang. Artinya, di negeri ini makin banyak orang urus napi, itu makin bagus. Tapi, silahkan cari duit sendiri 90 milyar untuk bangun penjara.

Apa prestasi terbesar Anda selama menjadi menteri?
Saya tidak mau sombong, hanya saya menteri di era reformasi ini yang tidak membuat kebijakan yang melarikan duit negara masuk ke perusahaan swasta. Semua pungutan-pungutan (di Depkumham) dilegalkan, dan uangnya masuk kas negara.*** (Wawancara ini dimuat di Majalah MAHKAMAH, Edisi VII, 15 Maret 2009)

One thought on “Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata: “Tidak Ada Perlakuan Istimewa di LP”

  1. David Juni 5, 2009 / 3:12 am

    PERADILAN INDONESIA: PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap Rp.5,4 jt. (menggunakan uang klaim asuransi milik konsumen) di Polda Jateng
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Maka benarlah statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK). Ini adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen Indonesia yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Sudah tibakah saatnya???

    David
    HP. (0274)9345675

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s