Blue Print Pendidikan Nasional

cover20buku20landasan20pendidikan20011Peresensi Lukman Hakim Zuhdi

Judul buku: Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita
Penulis: Prof. Dr. Soedijarto, MA
Penerbit: Kompas, Jakarta
Tahun: Cetakan I, 2008
Tebal: 488 Halaman
Harga: Rp. 98.000,-

Wajah pendidikan di negeri ini belum secerah negara tetangganya. Harus diakui, sistem dan mutu pendidikan di Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Sri Lanka, bahkan Vietnam, lebih maju dibanding Indonesia. Di Indonesia, masih ada jutaan anak yang belum menikmati pendidikan dasar. Belum lagi problem serius menyangkut minimnya fasilitas dan kesejahteraan para pendidik, terjadinya tindak kekerasan dan pencabulan di lingkungan sekolah, tawuran antar mahasiswa hingga pertengkaran tanpa ujung para elite pengelola lembaga pendidikan. Apa dan siapa sebenarnya yang salah dengan pendidikan nasional?

Kenyataan tersebut membuat Soedijarto prihatin dan sedih. Kegelisahannya selama bertahun-tahun kemudian dituangkan dalam buku berjudul Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, yang terbagi lima bagian. Bab pertama membedah landasan pendidikan nasional. Bab kedua mengupas pendidikan nasional yang meliputi kurikulum, sistem evaluasi, dan tenaga kependidikan. Bab ketiga merefleksi peran perguruan tinggi dan masalah akreditasi. Bab keempat meninjau ulang otonomi daerah, peran swasta dan pendidikan demokrasi. Bab terakhir membincang tentang anggaran pendidikan nasional.

Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dan arah pendidikan nasional telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara (Presiden dan DPR) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan satu sistem pengajaran nasional. Faktanya, hal tersebut tidak dilaksanakan. Menurut Soedijarto, tanpa memahami hakikat Pancasila sebagai filsafat dasar negara, tidak mungkin kita dapat merancang dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan berdasarkan Pancasila adalah pendidikan yang dirancang untuk melahirkan generasi muda yang mampu membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, berperikemanusiaan dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait isi pembukaan UUD 1945, Soedijarto menyatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional sebagai sasaran penyelenggaraan pendidikan nasional hakikatnya proses transformasi budaya. Transformasi budaya ialah suatu proses transformasi dari masyarakat tradisional feodalistis dan terbelakang menuju masyarakat maju dan moderen. Soedijarto secara tegas menyebut penyelenggara negara perlu menyatukan antara visi pendidikan para pendiri republik ini dengan tindakan nyata untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Political will dari mereka yang lebih kuat lagi sangat diperlukan untuk menempatkan pendidikan di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Sebagai pusat pembudayaan masyarakat, sekolah berfungsi membangun warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Dalam penilaian Soedijarto, dengan kondisi pendidikan nasional yang masih timpang antara daerah yang satu dan lainnya, maka evaluasi pendidikan melalui sistem ujian nasional tidak tepat. Pemerintah perlu melakukan koreksi total terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional dan akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah juga harus menyusun program dan melaksanakannya secara konsisten untuk memenuhi standar nasional pendidikan dengan urutan prioritas: guru, sarana dan prasarana, isi dan proses, penilaian, pembiayaan, pengelolaan serta kompetensi lulusan.

Soedijarto menambahkan, guru memiliki peranan yang amat strategis di dalam pendidikan anak bangsa. Kemampuan profesionalnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan guru. Pemerintah pun harus sangat ketat dan selektif menugasi lembaga pendidikan untuk menyiapkan guru profesional dan pembinaannya setelah mereka bertugas di sekolah. Guru profesional hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang profesional. Sebab, pekerjaan guru sebagai jabatan profesional, memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. Adapun sertifikasi pendidik pada hakikatnya upaya untuk menjamin bahwa setiap guru dapat dijamin kualifikasi dan kemampuan, baik paedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalnya.

Menyoroti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Soedijarto sangat menyayangkan doktrin Tri Darma Perguruan Tinggi yang diperkenalkan sejak 1962, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak berjalan semestinya. Perguruan tinggi di Indonesia dinilainya tidak lebih dari sekolah tinggi yang peranannya hanya menghasilkan lulusan dan melakukan bakti sosial. Tanggung jawabnya untuk bisa membantu memecahkan masalah nasional dan internasional, baik kontemporer maupun jangka panjang sesuai kapasitas akademiknya, terabaikan. Agar perguruan tinggi dapat menjadi lembaga pendidikan, lembaga riset dan lembaga penggerak pembangunan, pemerintah harus menjamin dan memberikan otonomi penuh kepada perguruan tinggi, yang mencakup bidang akademik, keuangan dan manajerial. Pelaksanaan otonomi wajib didukung oleh peraturan perundang-undangan, utamanya yang lintas departemen.

Lebih lanjut Soedijarto menggariskan, perguruan tinggi seharusnya menjadi perekat bangsa. Untuk itu, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional harus dapat menjangkau anak-anak daerah yang berbakat untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka di provinsi mana saja, sehingga perguruan tinggi tidak berkembang menjadi perguruan tinggi kedaerahan. Pada waktu yang bersamaan, setiap perguruan tinggi juga dituntut menetapkan dan mempertahankan standard of excellent dan meritocracy, baik dalam proses rekrutmen tenaga pengajar, penerimaan mahasiswa maupun promosinya.

Menyoal perguruan tinggi swasta, Soedijarto mengatakan, sebetulnya tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi pemerintah dengan perguruan tinggi swasta yang dikelola masyarakat. Hanya saja, pengelola perguruan tinggi swasta wajib bertanggung jawab dengan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjalankan lembaganya sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Atas dasar itu, setiap perguruan tinggi swasta perlu menjadi badan otonomi dan tetap nirlaba dengan sistem komisi sekolah serta menerapkan sepenuhnya model manajemen berbasis sekolah.

Pada bagian keempat buku ini, Soedijarto menggugat tanggung jawab sosial para pihak yang telah sukses secara ekonomi dan sosial, namun membiarkan kemiskinan bertebaran di depan matanya. Mereka dianggap tidak ikut bertanggung jawab terhadap negara dan tidak berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah menggerogoti berbagai lini kehidupan, turut serta menghambat terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, sekolah sebagai pusat pendidikan kewarganegaraan serta peran keluarga dalam pendidikan politik yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, perlu ditingkatkan. Soedijarto yakin, kesejahteraan dapat berjalan seiring dengan tingkat kecerdasaran masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara.

Sebelum menutup pembahasannya, Soedijarto mencetuskan pembiayaan untuk dapat mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional demi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni 20 persen dari APBN di luar gaji guru. Soedijarto adalah inisiator dan arsitek pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD ketika menangani amandemen UUD 1945. Jika total anggaran itu tidak dipenuhi, maka dampaknya pada pembangunan loyalitas dan kebanggaan warga terhadap bangsa serta pendidikan nasional kian tertinggal dibanding negara lainnya. Sekadar perbandingan, Malaysia saja menyediakan 25 persen untuk anggaran pendidikan nasionalnya.

Pendidikan sesungguhnya upaya yang hasilnya baru dapat dilihat dalam rentang waktu yang cukup panjang, seiring perkembangan peradaban manusia. Apalagi, mengurus pendidikan tidaklah mudah, khususnya di dalam negara besar dan beragam seperti Indonesia. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas pengaruh politik praktis dan kepentingan jangka pendek mutlak dihindarkan. Para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, pendidik, orang tua, dan peminat pendidikan, akan mengetahui secara rinci problem pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, bila membaca buku yang ditulis oleh pendidik, guru besar, cendekiawan, mantan Dirjen di Diknas, dan ketua umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) ini.***

Iklan

One thought on “Blue Print Pendidikan Nasional

  1. Doken Mei 4, 2013 / 4:46 am

    Buku ini ga ada ya di ambon?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s