Penulis Lukman Hakim Zuhdi
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar No 4 di dunia, Indonesia diincar banyak negara. Menurut ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Aviliani , negara-negara luar sangat berkepentingan terhadap penduduk Indonesia, terutama mengincar generasi-generasi mudanya yang memiliki skill tertentu yang berorientasi jangka panjang.
“Misalnya Singapura, Jepang dan Amerika, saat ini berlomba-lomba mencari dan merekrut generasi muda Indonesia yang potensial untuk mereka didik dengan biaya negara. Kalau ini tidak segera disadari oleh pemerintah kita, maka kita tidak punya generasi penerus yang hebat. Implikasinya, posisi Indonesia ke depan akan sulit,” kata Aviliani, saat berbicara tentang hubungan sektor riil dengan MDG’s dalam seminar internasional NGO’s, beberapa waktu lalu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Aviliani menuturkan, hampir 68 persen dari penduduk Indonesia berusia produktif yang idealnya bisa menghasilkan sesuatu dan berkurang tanggungannya. Sehingga, pendapatan per kapitanya bisa untuk menabung atau melakukan hal lain yang positif. Faktanya, dari angka itu, justru mereka tidak produktif. Akibatnya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi.
“Artinya, kita harus mengolah potensi sumber daya produktif itu untuk kemajuan bangsa dan mengangkat perekonomian Indonesia,” tandas ahli ekonomi dan keuangan perbankan yang saat ini dipercaya menjadi salah satu Komisaris Bank BRI.
Karena itu, kata Aviliani, untuk mengurangi kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan MDG’s, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memberdayakan sumber daya manusia yang berusia produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Aviliani mengungkapkan, saat ini 42 persen atau sekitar 35 juta penduduk Indonesia bergelut di sektor pertanian dan terbanyak lainnya hidup dengan mengandalkan sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan.
“Kenyataannya, dari dulu sampai sekarang para petani tetap miskin. Nah, yang ingin saya katakan, jangan posisikan mereka hanya sebagai petani, tapi berdayakan juga sebagai produsen. Mereka tidak sekadar bisa menjual hasil pertaniannya, namun harus diajarkan bagaimana mengolah hasil pertaniannya supaya bisa menjadi produk tertentu yang bernilai. Dulu ada kelompok-kelompok tani, sekarang sudah nggak kedengaran gaungnya. Dengan cara begitu, secara berangsur-angsur jumlah orang miskin akan berkurang. Saya yakin itu,” terangnya.
Aviliani menyatakan bahwa saat ini negara kita memang belum mandiri pangan. Bayangkan, 90 persen Indomie yang dimakan mayoritas masyarakat bahan gandumnya masih diimpor. Begitu pula dengan tempe dan tahu , yang 80 persen bahan kedelainya berasal dari negara lain.
“Jadi, kita ingin ada pengembangan makanan lokal untuk mengurangi impor agar masyarakat tidak tetap miskin. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bekerja keras untuk menurunkan harga pangan, tapi kita juga harus mengampanyekan makanan berbahan lokal, seperti mengembangkan tepung-tepungan di setiap wilayah yang berbahan singkong, ubi atau lainnya. Dari sisi ekonomi, itu sangat efisien untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Kedua, kata Aviliani, untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum ibu hamil. Pada masa Presiden Soeharto, setiap bulan anak diimunisasi dan kaum ibu diwajibkan datang ke Puskesmas atau Posyandu untuk dicek kesehatannya. Tapi sekarang, mereka tidak mau datang ke Puskesmas. Imbasnya, angka kesehatan masyarakat kian menurun dan memprihatinkan.
“Harus dipahami bahwa sekarang orang miskin kalau tidak sakit tidak akan datang ke Puskesmas. Untuk itu, mulai sekarang mereka harus diwajibkan datang, bukan kita menunggu kesadaran mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang terjadi pada masa lalu (era Soeharto) itu buruk. Kalau ada yang bagus, kenapa kita nggak lakukan sekarang,” cetusnya.
Ketiga, lanjut Aviliani, kemiskinan masih terpelihara akibat pembangunan yang tidak merata. Seperti diketahui, pembangunan hanya berfokus di tanah Jawa dan Sumatera. Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur nyaris tidak ada perkembangan, meskipun saat ini geliatnya sudah mulai nampak. Itulah yang menyebabkan inflasi tinggi dan jumlah orang miskin bertambah banyak.
‘Mindset yang harus diubah bahwa pembangunan infrastruktur (utamanya infrastruktur ekonomi dan perdagangan) jangan hanya dilakukan terhadap daerah-daerah yang telah ramai penduduknya. Tapi buatlah di kawasan-kawasan yang belum ramai. Dengan begitu, maka akan mampu menekan angka urbanisasi masyarakat setempat ke kota lain. Selain itu akan menarik para transmigran sukarelawan yang akan menghidupkan roda perekonomian masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah dan masyarakat daerah juga sudah saatnya mempersilakan para investor untuk masuk ke sana,” tuturnya.
Dalam kaitan ini, Aviliani mengusulkan agar dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan nasional yang ada di daerah diserahkan kepada kabupaten setempat, karena mereka yang lebih tahu kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Ambil contoh, CSR PT Newmont di Nusa Tenggara Barat tidak jelas kemana penggunaannya, sebab faktanya masyarakat di sana hidupnya tidak ikut makmur.
“Coba kalau dana CSR Newmont diserahkan ke pemerintah daerah, terus pemerintah daerah mengelolanya dengan cara membuatkan tambak rumput laut atau tambak lele, selanjutnya diolah lagi dan dibuat pabrik sabun, kemudian masyarakat sekitar dipekerjakan di situ, maka angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, dana CSR akan berkelanjutan dan kelihatan manfaatnya. Di sisi lain, perusahaan yang melakukan seperti itu harus diberi perhatian oleh pemerintah pusat, misalnya mereka diberi intensif pajak,” paparnya.
Keempat, untuk menekan angka kemiskinan, maka jiwa enterprenuership harus ditumbuhkan sejak kecil kepada anak-anak Indonesia. Dengan munculnya wirausahawan-wirausahawan baru, maka akan terbuka banyak lapangan kerja. Faktanya, kata Aviliani, sistem pendidikan di Indonesia tidak mendukung untuk terwujudnya hal tersebut.
“Sekarang pemerintah kita belum banyak mengikuti keinginan masyarakat, tapi pemerintah masih lebih sering mengikuti keinginan negara-negara lain,” tegasnya.
Jika beberapa langkah tersebut segera dilakukan oleh semua pihak, lanjut Aviliani, maka kontribusi sektor riil dalam mewujudkan program MDG’s, khususnya dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, bukan mimpi di siang bolong. Bahkan, lima tahun ke depan, perekonomian Indonesia semakin kuat.
“Prinsipnya, kita bekerja jangan berharap kepada siapapun. Bekerja saja semampu diri sesuai bidangnya dan berikan hasil yang terbaik. Jangan kayak Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta) yang ngakunya ahli, tapi nggak selesai-selesai menangani masalah-masalah di Jakarta,” ujar Aviliani menahan senyum. (LHZ)
